Connect with us

Ekonomi

Politik Luar Negeri Jokowi di ASEAN Dinilai Hanya untuk Mencari Investasi dan Utang

Published

on

Presiden Jokowi saat mengikuti agenda KTT ke-20 ASEAN-JEPANG di Philippines International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Senin (13/11). Foto: Humas/Setkab

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Setelah menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo memutuskan bahwa sasaran politik luar negeri Indonesia adalah terwujudnya kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional.

Berdasarkan sasaran itu, ditetapkan agenda 2015-2019, di antaranya penanganan perbatasan, pemantapan peran Indonesia di ASEAN, penguatan diplomasi ekonomi, peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan WNI/BHI di luar negeri khususnya perlindungan terhadap TKI, dan peran Indonesia dlm kerjasama bilateral, regional dan global (RPJMN 2014-2019).

Kini, Jokowi telah lebih 3 tahun sebagai Presiden. Berhasilkah Jokowi mencapai sasaran dan agenda tersebut?

“Satu parameter kinerja Jokowi urus politik luar negeri adalah enanganan masalah perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga. Parameter ini jelas menunjukkan Jokowi masih gagal dan berkinerja buruk. Tidak ada satupun tercapai,” ujat pengamat politik Muchtar Effendi Harahap, Senin (1/1/2018).

Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan 10 negara yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, Timor Leste. Perbatasan darat dengan 3 negara yakni Papua Nugini, Malaysia dan Timor Leste. “Di era Presiden SBY telah selesai penetapan batas darat dengan Papua, sementara dengan Timor Leste dan Malaysia hanya sebagian besar,” ujarnya.

Muchtar menambahkan, parameter berikutnya adalah pemantapan peran Indonesia di ASEAN. Ia menyebut di kacah ASEAN kinerja Jokowi tergolong buruk. Politik luar negeri Jokowi masuk ke kancah ASEAN masih urusan ekonomi semata, tidak masuk urusan politik keamanan.

“Padahal di ASEAN sendiri, Indonesia menghadapi tantangan di bidang politik keamanan seperti konflik di Marawi, Rohingya, Laut China Selatan, dan lain-lain. Urusan politik keamanan ini jelas lebih susah untuk cari penyelesaian ketimbang urusan ekonomi,” paparnya ketua tim studi NSEAS ini.

Selain itu, kata dia, kini terjadi kevakuman kepemimpinan di ASEAN. Sebabnya, Indonesia sebagai negara dengan kepemimpinan diakui secara alami kurang mampu merepresentasikan ASEAN dalam forum-forum multilateral.

“Jokowi tidak menjadikan ASEAN sebagai pijakan utama dalam politik luar negeri. Jokowi tidak menempatkan ASEAN sebagai prioritas dalam politik luar ngeri Indonesia. Indonesia tidak lagi berperan sebagai pemimpin di Asia Tenggara. Lebih memprioritaskan urusan kepentingan investasi, utang dan infrastruktur,” ungkapnya.

Parahnya lagi, parameter lainnya ialah penguatan diplomasi ekonomi difokuskan untuk mendukung penghapusan non-tarif barrier dalam perdagangan pasar utama dan pembukaan pasar prospektif antara lain di kawasan Eropa Timur, Eropa Tengah, Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Selatan, Sub-Sahara Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin dan Asia.

“Diplomasi ekonomi ini dipraktekkan Jokowi pada KTT APEC di Beijing (2015), KTT ASEAN ke-25 di Myanmar, KTT G20 di Australia, Forum G20 di RRC (2016). Jokowi memanfaatkan forum-forum ini untuk menggalang kerjasama ekonomi, terutama infrastruktur,” jelas Muchtar. (red)

Editor: Eriec Dieda

Jurnalis dan editor di Nusantara News, researcher lepas. | life is struggle and like in silence |

Terpopuler