Connect with us

Kolom

Politik Loyo

Published

on

Manuver Elektabilitas Menuju Pilpres 2019

Menuju Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. (Foto: Vote Indonesia)

TAK ADA PERISTIWA TANPA POLITIK. Rasa jengkel pun bisa berbuah politik. Tengok saja pidato Presiden Jokowi yang cukup viral belakangan. Kata ‘sontoloyo’ tetiba keluar dari lisan Bapak Bangsa Ini. Sontak, hal ini menimbulkan reaksi baik kalangan politisi, pejabat, dan masyarakat. Ia sempat menyinggung politik adu domba, SARA, pecah belah, dan fitnah adalah politik sontoloyo. Ia mengingatkan kepada oposisi untuk beretika dan beradab dalam berpolitik. Senada dengannya, TKN Jokowi–Ma’ruf Amin juga menyerukan kampanye positif, bukan negatif. Jika kampanye diminta muatannya positif, pastilah aman-aman saja. Semua kebijakan dianggap positif meski salah dan tidak tepat.

Kata ‘sontoloyo’ memang diidentikkan dengan makian dalam bahasa jawa. Artinya bodoh, konyol, tidak beres. Menurut Wikipedia, sontoloyo adalah sebutan bagi orang yang menggembalakan itik. Kemunculannya bermula dari seorang pengendara yang tidak sabaran menunggu gerombolan itik lewat dari persawahan yang menghalangi jalannya. Keluarlah kalimat, ‘dasar sontoloyo’. Sejak itu istilah ini bergeser menjadi bahasa umpatan.

Baca juga: Kalkulator Pemenangan Pilpres 2019

Jika Presiden merasa jengkel dengan politik hari ini yang dianggap mengadu domba, mengandung unsur SARA, dan deras dengan fitnah, maka semua kejengkelan itu juga berlaku sama bagi kaum oposan dan rakyat kebanyakan. Hampir setiap lini kehidupan semuanya loyo. Diantara ke’loyo’an itu adalah:

Pertama, ekonomi loyo. Dalam empat tahun kepemimpinan Jokowi, rupiah terus melemah hingga tembus lebih dari Rp 15.000. Belum lagi arus impor pangan yang tiada henti. Membuat petani loyo. Ditambah proyek infrastruktur yang tidak terlalu berdampak positif bagi masyarakat bawah. Masyarakat enggan menikmati tol karena tarifnya cukup mahal. Diikuti kenaikan harga BBM dan listrik semakin memperparah keloyoan ekonomi kita. Sebab, bila harga BBM naik, kebutuhan dasar juga akan ikut naik. Cari kerja pun susah.

Baca juga: Dolar Tembus Rp 15.000 di Masa Jokowi, Janji Kampanye yang Tak Terpenuhi

Lihatlah, ada lebih dari 4 juta CPNS yang mendaftar tahun ini. Angka tersebut meningkat dibandingkan CPNS sebelumnya. Itu berarti lapangan pekerjaan tidak berbanding lurus dengan jumlah lulusan sarjana. Satu jabatan pekerjaan diperebutkan oleh ratusan hingga ribuan pendaftar.

Kedua, hukum loyo. Tajam ke oposisi, tumpul ke rezim. Itulah wajah hukum saat ini. Ketidakpastian dan ketidakadilan hukum ikut menyumbang kepercayaan masyarakat yang mulai loyo terhadap rezim Jokowi. Sebabnya, banyak kasus hukum yang menjerat pendukung pemerintah, namun tidak ditangani dengan adil. Terbaru, perlakuan aparat penegak hukum terhadap kasus pembakaran bendera tauhid.

Baca juga: Penegakan Hukum Masih Loyo, Gerindra Ingin Indonesia Dipimpin Prabowo

Umat harus melakukan protes dan aksi besar-besaran dulu baru kemudian si pembakar ditetapkan sebagai tersangka. Pembelaan terhadap pelaku pembakar dan ormas yang menaunginya pun terwakili dengan pernyataan Menkopolhukam. Seakan ikut membenarkan tindakan itu karena dianggap sebagai bendera ormas yang sudah dibubarkan.

Ketiga, janji loyo penguasa. Bila dicermati kembali, banyak janji kampanye Jokowi yang belum terealisasi. Malah terkesan ingkar janji. Janji tak akan naikkan BBM, nyatanya BBM naik sudah 12 kali. Janji membuka 10 juta lapangan kerja. Faktanya, pengangguran menganga. Mau bagaimana lagi, janji tinggalah janji. Rakyat hanya gigit jari.

Baca juga: 15 Dari 19 Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Berasal Dari Parpol Pendukung Jokowi

Keempat, persatuan loyo. Pemerintahan Jokowi dinilai tidak berpihak kepada umat Islam. Kriminalisasi ulama, aktivis pergerakan hingga pembubaran ormas Islam adalah contohnya. Tudingan SARA, intoleransi, tidak pancasilais dan semacamnya kerap dialamatkan kepada umat Islam. Sementara, para pendukung penguasa nyaris tak pernah mendapat tuduhan yang sama. Ini yang membuat umat Islam menganggap rezim Jokowi tidak pro Islam. Perlakuan hukum yang tak adil menjadi penyebabnya.

Baca juga: Presiden Jokowi: Jangan Sampai Ada Suara-suara Jokowi Tidak Pro Islam

Pada akhirnya, masyarakat terpolarisasi menjadi dua kubu. Rezim dan oposisi. Pro Islam dan anti Islam. Parahnya lagi, setiap kekritisan rakyat terhadap penguasa selalu dibungkam dengan tuduhan anti NKRI dan anti Pancasila. Yang tidak patuh pemerintah berarti tak mau menjaga NKRI dan Pancasila. Aneh tapi nyata. Narasi itu pun terus berulang. Maka, jangan salahkan bila rakyat meyakini bahwa rezim memang sensi dan antipati dengan Islam. Alhasil, umat pun ogah memilihnya kembali. Bagaimana mau merekat persatuan bila narasi NKRI dan Pancasila selalu digaungkan untuk menghalau kritik dan koreksi dari rakyat?

Baca juga: Perspektif Gelombang Globalisasi Pertama

Bila segala halnya sudah loyo, mungkin ini sinyal agar penguasa muhasabah. Jangan jumawa saat berkuasa, sebab kekuasaan itu hanya titipan. Ketika Yang Maha Kuasa tak menghendaki lagi Anda berkuasa, terus mau apa? Indonesia harus bangkit dari keterpurukan. Melawan kesontoloyoan sistem kapitalisme global. Membebaskan negeri ini dari penjajahan kaum kapital dan liberal. Menuju Indonesia adil, makmur, mulia dan berjaya di pentas dunia.

Penulis: Chusnatul Jannah, Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Catatan Redaksi: Artikel ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis seperti yang tertera, dan tidak menjadi bagian dari tanggungjawab redaksi nusantaranews.co

Baca juga: Tak Terima Dituduh Kriminalisasi Ulama, Jokowi: Ulama yang Mana?

Advertisement

Terpopuler