Connect with us

Politik

Politik Identitas dan SARA Disebut Giring Masyarakat Bertengkar Hanya Karena Beda Pilihan

Published

on

prabowo subianto, joko widodo, tarung ulang, tahun politik, sandi jokowi, strategi jokowi, strategi prabowo, pencapresa 2019, pilpres 2019, politik demokrasi, pasangan capres, dramaturgi politik, politik nasional, nusantaranews

ILUSTRASI – Pilpres 2019: Prabowo Subianto-Sandiaga Solahuddin Uno vs Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Yogyakarta – Dosen UIN Sunan Kalijaga, Bayu Mitra A Kusuma mengatakan sudah bukan rahasia lagi ketika ada perbedaan pilihan politik membuat orang bertengkar. Tidak hanya di lingkungan pertemanan, akan tetapi juga di lingkungan keluarga, perbedaan pilihan politik atau calon bisa memicu pertengkaran.

“Kenapa kita semakin mudah untuk tidak santun dan tidak bermartabat dalam politik? Kita suka membawa politik identitas, membawa SARA dalam berpolitik, ini masalahnya. Kapabilitas, kualitas dan elektabilitas sangat diperlukan untuk menghalau kondisi ini. Supaya iklim politik menjadi lebih santun dan bermartabat,” kata Bayu saat mengisi diskusi publik bertajuk Mengedepankan Politik Santun dalam Rangka Merawat Indonesia Bermartabat di Yogyakarta, Kamis (20/12) kemarin.

“Ada di suatu tempat, golongan masyarakat tertentu tidak mau mensholatkan jenazah yang beda dukungan politiknya. Ini kan lucu,” sambung dia.

Menurutnya, beda pilihan politik jangan disangkut-pautkan dengan urusan pribadi. “Dan satu yang perlu diingat, melakukan black campaign (menyoroti kejelekan salah satu calon), boleh-boleh saja sebetulnya, asal ada data. Kita bilang calon A begini begitu, ya tidak masalah, asal itu bukan asumsi pribadi. Kita kan berhak memilih calon yang cocok di hati, tapi bukan berarti harus menjadi fanatik sehingga melakukan black campaign seenaknya saja yang tidak berbasis dengan data. Disebar diberbagai media sosial, hingga menyulut pertengkaran,” papar Bayu.

Bayu menuturkan, era media sosial memang sangat riskan terjadi bentrok. Apalagi ditambah dengan penyebaran hoaks yang semakin mudah, misalnya melalui grup-grup Whatsapp.

Loading...

Untuk mendeteksi hoaks, kata dia, sebetulnya mudah dilakukan dengan cara melihat kata-kata provokatif yang disebar melalui grup Whatsapp. “Jika ada pesan broadcast yang diawali dengan kata terungkap, sebarkan dan kata-kata provokatif lainnya, jangan mudah percaya, karena 90% itu kabar hoaks. Karena zaman sekarang jari kita lebih kejam. Mulut dikunci, tapi jari bersaksi,” imbuhnya.

Baca Juga:  GNPP Launching Slogan dan Lagu #2019PrabowoSandi

Politik santun hilang di media sosial, kata Bayu. Semua kata sumpah serapah banyak disebar melalui media sosial. Memang, katanya, negara memberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia untuk berpendapat, akan tetapi harus diingat ada UU ITE.

“Indonesia adalah negara hukum, siapa pun bila melanggar hukum bisa diproses. Jangan melihat dari satu sisi, fanatisme, akan tetapi harus melihat dari sisi yang lain. Demokrasi elektoral kita harus memiliki pilihan. Jangan golput. Sebagai warga yang baik ya harus turut berpartisipasi dalam pemilihan umum,” urainya.

“Dulu sebelum era sosmed, semua komentar disortir oleh dewan redaksi surat kabar, kalau sekarang siapa yang mensortir? Siapa yang menyaring? Semua masyarakat Indonesia bebas mengakses dan berkomentar di media sosial. Sekarang saking mudahnya berkomentar dan menyampaikan opini, akhirnya masyarakat Indonesia dilanda virus nyinyir, ada haters, ada lovers, yang didasari rasa fanatik yang mendalam,” jelasnya.

Di tahun politik, khususnya, dia mengajak masyarakat Indonesia kembali pada budayanya. “Orang Indonesia ciri khasnya itu ramah-ramah, bukan marah-marah, orang Indonesia itu yang mengajak, bukan yang menginjak-injak,” tandasnya.

(eda/bya)

Editor: Banyu Asqalani

Loading...

Terpopuler