HukumPolitik

Polisi Didesak Tegakkan Supremasi Hukum

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kesan tebang pilih penegakan hukum oleh Polisi dalam beberapa kasus di Indonesia, dibenarkan oleh anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi’i, Jum’at (10/11). Dirinya menilai menilai polisi tampak seperti tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Dalam kasus meme Setnov (Setya Novanto) misalnya, polisi tampak sigab menciduk pelaku yang membuat meme. Begitu pun dalam kasus dugaan pemalsuan surat oleh pimpinan KPK yang dilaporkan Setnov, aparat kepolisian juga terlihat gesit menanganinya.

Situasi ini berbanding terbalik dengan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh politisi Nasdem, Viktror Laiskodat. Hingga hampor empat bulan, kasus Laiskodat tak tersentuh sama sekali oleh pihak kepolisian.

Maka cukup tak mengherankan apabila asumsi miring, kerap ditujukan pada aparat kepolisian. Anggota dewan Muhammad Syafi’i mengaku geram dengan sikap polisi dalam penegakan hukum yang dinilainya tidak adil.

Bahkan dirinya membandingkan lambatnya penanganan kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Laiskodat dengan kasus meme Setnov. Soal gaya penegak hukum yang tebang pilih Syafi’I mengaku tak heran. Ia beranggapan memang demikian kelakuan aparat hukum saat ini.

Baca Juga:  Muncul Pengembang Perumahan Bodong di Malang, Pemkab Kecolongan

Syafi’i melanjutkan penanganan kasus meme Setnov dianggap sama dengan penanganan kasus terhadap Jonru. Syafi’i menjelaskan Jonru adalah rakyat biasa yang tidak punya beking elit politik, sementara Viktor Laiskodat merupakan ketua Fraksi Nasdem.

Hal itulah yang mendasari asumsinya, jika aparat kepolisian tak segera memproses kasus Laiskodat. “Kita kan tahu siapa di belakang Victor. Dia Ketua Fraksi Nasdem. Nasdem itu siapa? Nasdem itu kan kadernya Jaksa Agung. Jadi kalau Victor seperti itu ya mereka kan punya Jaksa Agung,” ujar Syafi’i.

Dirinya menjelaskan bahwa memang seperti itulah potret penegakan hukum di Indonesia saat ini. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Oleh karena itu dirinya meminta kepada aparat agar menegakkan supremasi seadil-adilnya. Sebab Indonesia adalah negara hokum.

Hal serupa juga disampaikan oleh mantan Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Dirinya meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak tebang pilih dalam menegakan hukum di Indonesia. “Jadi menurut saya ini juga tantangan terhadap keberpihakan polisi untuk menegakan hukum seadil-adilnya,” kata Hidayat, Senin, 6 November 2017. (*)

Baca Juga:  Satgasus Hitam Putih, Supremasi Hukum, dan Main Hakim Sendiri

Editor: Romandhon

Ikuti berita terkini dari Nusantaranews di Google News, klik di sini.

Related Posts

1 of 15