NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep lakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Sumenep, Jum’at (20/09/2019).
PMII Sumenep mengecam keras tindakan KPK yang dianggap tidak propfesional dalam memberantas sejumlah kasus korupsi di Negeri ini.
Bahkan ada banyak kasus besar yang mangkrak yang tidak bisa dituntaskan oleh KPK, salah satunya terkait kasus yang terjadi terhadap Bank Century yang hingga hari ini belum menemukan kejelasan perkaranya.
“Lain lagi kasus Mega Proyek e-KTP yang belum juga diselesaikan oleh KPK, harusnya KPK itu menuntaskan kasus yang ada terlebih dahulu sebelum membuka kasus lainnya. Jika terus begini kedepan akan banyak kasus yang dibiarkan mangkrak,” kata Suryadi Koorlap Aksi.
Lanjut Suryadi yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua PC PMII Sumenep, pihaknya menuding saat ini KPK dihuni oleh orang-orang yang memiliki sebuah kepentingan pribadi (Politik, Red) yang dianggap dapat merusak citra dari KPK sendiri.
Pemuda yang saat ini menjabat ketua PC PMII Sumenep menegaskan, aksi turun jalan kali ini bertujuan menjaga marwah KPK agar tidak terkontaminasi penumpang gelap di tubuh komisi antikorupsi tersebut.
“Aksi ini, untuk menjaga KPK dari penumpang gelap, dari rongrongan kepentingan politik. Ini merupakan spirit dari PMII untuk KPK dalam upaya menyelamatkan bangsa,” tegasnya.
Kasus Bank Century sampai saat ini tidak jelas, kasus e-KTP mangkrak. Sementara kasus Kemenpora yang baru saja terungkap, terkesan dikebut untuk menjerat orang orang tertentu yang sudah jadi bidikan KPK, disaat yang bersamaan terdapat 3 pimpinan KPK yang menyatakan mundur, masih ada petapan tersangka terhadap Menpora (Imam Nahrawi), ini yang menjadi pertanyaan kami.
Untuk itu, PC PMII Sumenep memandang perlu meminta dukungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep agar KPK tidak tebang pilih dalam menjalankan tugasnya, menyelesaikan kasus lama di KPK, serta KPK harus bersih dari penumpang gelap.
“Jangan sampai KPK jadi biang kerok kekacauan negeri ini dimana mereka tidak lagi menjadi lembaga yang independen lagi,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep sementara, K. Abdul Hamid Ali Munir merespon positif gerakan mahasiswa yang meminta KPK menjunjung tinggi independensi dalam penegakan hukum.
“Kami mendukung aspirasi ini, KPK kan memang harus independen, KPK harus bersih dan tidak tebang pilih, tidak boleh ada pesanan dalam penegakan hukum, tidak boleh ada muatan politis. KPK harus kita dukung bersama dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini,” jelas Hamid saat menemui peserta aksi.
Ketika ada keraguan dari bawah KPK terindikasi tidak netral, maka kritik tersebut harus ditampung dan diteruskan kepala lembaga di atas, hal ini menjadi bagian dari kontrol sosial.
Bahkan, Hamid menegaskan, semua aspirasi tersebut akan dibawa ke Jakarta sebagai masukan dan evaluasi kepada KPK, DPR RI, bahkan Presiden Jokowi.
“Berdasarkan aspirasi mahasiswa, akan menjadi kajian kami, nantinya akan diteruskan dengan bersuratan ke DPR RI, Presiden maupun KPK itu sendiri. karena ini aspirasi yang harus disampaikan,” tutupnya
Pewarta: Hanafi
Editor: Achmad S.
