Plus Minus Misi Percepatan Pembangunan Jawa Timur

Presiden Jokowi Saat Meninjau Pembangunan Infrastruktur (Foto Dok. Setkab)

Plus Minus Misi Percepatan Pembangunan Jawa Timur

PRESIDEN JOKO WIDODO tampaknya menaruh perhatian penting bagi Jawa Timur. Pasca Pilpres 2019 dan Pilkada Jatim 2018, Jokowi tampak serius bekerja sama dengan Khofifah Indarparawansyah, Gubernur Jawa Timur. Percepatan pembangunan ini tidak bias lepas dari iklim investasi yang ingin diciptakan pusat (Jokowi) dengan daerah Jawa Timur. Tujuannya konektifitas, kondusifitas, dan iklim bisnis yang aman dan nyaman.

Pemilihan Jawa Timur sebagai bagian percepatan pembangunan infrastruktur memiliki beberapa alasan.

Pertama, Jawa Timur menjadi provinsi untuk menghubungkan perdagangan dan bisnis ke wilayah Indonesia Timur. Beberapa pelabuhan penting dan bandara udara sudah siap pakai. Infrastruktur jalan raya dan jalan tol sudah mendukung arus perpindahan barang melalu jalur darat.

Kedua, Jawa Timur memiliki potensi wilayah strategis dengan SDM yang memadai dalam mendukung perekonomian. Beberapa perusahaan skala nasional dan internasional ada. Masyarakatnya terbuka dan produktivitasnya sangat baik. Penyiapan SDM juga berkorelasi dengan jumlah SMK dan Pendidikan Tinggi yang telah meluluskan manusia siap pakai di dunia bisnis dan kerja.

Ketiga, Khofifah Indar Parawansa berusaha mengonektifitaskan pembangunan Surabaya Eastern Ring Road (SERR) yang menghubungkan ring 1 industri Jawa Timur, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbang Kertasusila). Pesona wisata pun tak luput dari upaya memajukan wisata pegunungan dan lainnya. Penyiapan infrastruktur dengan menggandeng dari negara luar.

Presiden Joko Widodo meresmikan jalan Tol Trans Jawa, Kamis (20/12/2018). (Foto: NUSANTARANEWS.CO/Setya N)

Keempat, penyelarasan program terkait Tol Trans Jawa yang berdampak pada penurunan biaya logistik, transportasi, dan harga-harga kebutuhan masyarakat. Program Tol yang digagas Jokowi ini akan menyelaraskan mewujudkan impiannya sebagai bapak infrastruktur.

Beberapa alasan tersebut, di sisi lain ada positifnya, namun juga ada nilai minusnya yang perlu disoroti. Penyorotan ini mengingat kebijakan di rezim Jokowi banyak pembangunan infrastruktur yang disokong oleh utang luar negeri dan merombak regulasi secara ugal-ugalan.

Plus-Minus

Percepatan pembangunan di Jawa Timur selain berimplikasi pada ekonomi-bisnis, juga berimplikasi kepada kebijakan politik. Kebijakan politik ini lebih dominan untuk menyokong misi besar Jokowi di periode kedua.

Ada beberapa catatan penting plus-minus dari rencana besar Jokowi bersama Khofifah.

Pertama, Kecepatan pembangunan fisik (infrastruktur) sangat disayangkan sering tidak berkorelasi dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Kalaulah SDM dibangun, itu pun untuk menyiapkan tenaga profesional sebagai pengisi kerja dalam proyek pembangunan. Tampilan fisik memang penting, tapi jangan dilupakan bahwa manusia yang berada pada zona pembangunan harus dibangun jiwa dan raganya.

Kedua, jika percepatan pembangunan dibiayai dari konsesi utang luar negeri dan swasta, maka sama saja merobohkan pondasi bangunan masyarakat. Skema pembayaran utang luar negeri jelas saja mencekik negara kreditur. Hal yang mengkhawatirkan ialah penyerahan beberapa lokasi strategis dan sumber kekayaan alam yang ada di Jawa Timur. Jika ini terjadi, maka rakyat Jawa Timur harus menelan pil pahit.

Ketiga, seharusnya percepatan pembangunan lebih difokuskan pada penyelesaian problem krusial dalam sandang, pangan, dan papan. Angka kemiskinan masih tinggi. Akses ke pendidikan masih minim. Serta masyarakat yang jauh dari kata sejahterah. Percepatan ini haruslah fokus pada penyiapan infrastruktur sebagai pondasi menghilangkan segala problem yang menimpa rakyat. Jangan sampai kemegahan infrastruktur fisik malah menjadi beban baru di tengah kehidupan semakin sulit.

Keempat, memang tujuan percepatan pembangunan ialah untuk menciptakan iklim investasi. Hal ini bisa diamati dari dukungan banyak pihak baik lembaga, badan, atau perorangan terkait investasi di Jawa Timur. Selama ini pun kampanye menolak kerusuhan, kekerasan, terorisme, dan radikalisme tidak bisa dilepaskan dari kepentingan bisnis dan ideologis.

Dengan demikian adanya, maka rakyat Jawa Timur harus memberikan pengamatan lebih. Memang selama ini rakyat hidup tentram dan suara-suara kritis bisa diredam. Karakter khas Jawa Timuran yang tak ingin tawuran dan menjaga seduluran. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Jawa Timur harus pula memperhatikan dampak psikologis, ekologis, geografis, dan sosiologis dari ragam upaya perusakan dan peliberalan. Jangan sampai nilai agamis yang menjiwai Jawa Timur dirusak hebat oleh kerakusan kapitalisme dan liberalisme yang pelan-pelan anak bangsa dibawa pada jurang kesengsaraan.

Sikap terbaik dari Pemerintahan dan rakyat harus terus berikhtiar dalam pembangunan yang sesuai dengan sendi-sendi Islam. Ribuan kota dijuluki bumi wali dan kota santri. Ribuan pesantren dan sekolah agama tersebar di pelosok daerah. Akankah semua itu tergoyahkan hanya demi kepentingan sesaat penguasa yang abai pada pengurusan rakyatnya? Terus mengkritisi dan mewaspadai.

Oleh: Hanif Kristianto, Analis Politik dan Media