NusantaraNews.co, Jakarta – Pengamat Politik Universitas Paramadina, Toto Sugiarto mengatakan penunjukan pelaksana tugas (plt) gubernur untuk mengisi kekosongan pimpinan pada Pilkada 2018 dari Polri harus disikapi dengan hati-hati. Pasalnya netralitas institusi polri bisa terancam dengan peran politik kedua perwira tinggi Polri tersebut.
“Kita melihat kecendrungan TNI-Polri untuk lebih berperan dalam politik, ini harus disikapi dengan hati-hati agar netralitas tersebut tidak tergadaikan dari aktor-aktor TNI-Polri,” kata dia kepada wartawan, Jumat (26/1/2018).
Toto menambahkan, elite TNI dan Polri juga harus memberikan peringatan kepada seluruh anggotanya agar tidak ikut terseret dalam kontestasi politik walau 2018 ini adalah tahun politik.
“Supaya sebisa mungkin terbebas dari kepentingan politik,” ujarnya.
Ditegaskannya pula bahwa, adanya dua jenderal polisi aktif yang mengisi posisi penjabat gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara bisa mengancam netralitas Polri. “Penjabat dari dua jenderal polisi itu kalau masih aktif maka melanggar prinsip netralitas Polri,” katanya.
Untuk itu, pihaknya meminta supaya Kemendagri segera menghentikan langkah tersebut. “Sebaiknya posisi itu dijabat oleh orang-orang sipil maka lebih terlindung dari adanya kecenderungan berkurangnya netralitas Polri,” jelas Toto Sugiarto.
Kendati jenderal polisi itu sudah purnawirawan sekalipun, sambung Toto, memperlihatkan adanya kecenderungan Polri untuk lebih agresif dalam kancah politik. Kondisi ini tentu membuat netralitas Polri dan TNI terancam.
“Langkah tersebut sebaiknya tidak dilakukan,” hemat Pengamat Politik Universitas Paramadina itu.
Pewarta/Editor: Achmad S.
