NusantaraNews.co, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto tegas mengatakan untuk mengangkap Plt Gubernur dari Polri jika cenderung berpihak dalam menjalankan kemempinannya. Mengingat ada sumpah yang semua pejabat yang bertentangan dengan keberpihakan tersebut.
“Pejabat ini kan ada sumpahnya. Kalau memang enggak netral ya tangkap saja,” kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Wiranto menuturkan, sebelumnya sudah ada koordinasi dengan Kementerian yang dipimpinnya terkait dengan penunjukan duaperwira tinggi Polri oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Nanti juga dari Kementerian Polhukam akan ada yang dikirim sebagai Plt Gubernur. Terserah Pak Tjahjo mau ditempatkan di mana,” ucap Wiranto.
Dua perwira tinggi Polri yang ditunjuk sebagai plt gubernur adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin, yang akan menjabat Plt Gubernur Sumatera Utara dan Asisten Kapolri bidang Operasi Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, yang akan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat.
Secara terpisah, pengamat Politik Universitas Paramadina, Toto Sugiarto menilai adanya dua jenderal polisi yang mengisi posisi penjabat gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara bisa mengancam netralitas institusi Polri. “Penjabat dari dua jenderal polisi itu kalau masih aktif maka melanggar prinsip netralitas Polri,” katanya kepada Republika.
Untuk itu, pihaknya meminta supaya Kemendagri segera menghentikan langkah tersebut. “Sebaiknya posisi itu dijabat oleh orang-orang sipil maka lebih terlindung dari adanya kecenderungan berkurangnya netralitas Polri,” jelas Toto Sugiarto.
Di lain sisi mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Ryaas Rasyid menilai keputusan Mendagri tersebut serampangan.
“Kecurigaan adalah kenapa harus polisi, idenya dari siapa sehingga Mendagri serampangan pakai alasan daerah rawan konflik,” ujarnya seperti dilansir NusantaraNews.co.
Pewarta/Editor: Achmad S.
