Hukum
PKS Dukung Ormas yang Ingin Ajukan Judicial Review UU Ormas
Published
3 years agoon
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan partainya mendorong organisasi masyarakat (ormas) yang ingin melakukan judicial review atas Perppu Ormas yanng telah disahkan menjadi undang-undang (UU) oleh rapat Paripurna DPR. Menurutnya, keputusan DPR ini masih ada celah untuk melakukan judicial review.
“Kita dorong ormas-ormas yang tidak puas dengan keputusan paripurna kemarin saya kira punya ruang untuk melakukan judicial review dan kami dari fraksi PKS mendukung penuh mereka-mereka yang akan melakukan judicial review,” kata Jazuli di Jakarta, Rabu (25/10/2017).
Jazuli menegaskan PKS menolak UU Ormas karena khawatir akan disalahgunakan oleh pemerintah.
“Banyak yang kita tolak itu. Pertama khawatir UU Ormas ini disalahgunakan. Sekarang Pak Jokowi ini orang baik, menterinya baik-baik tapi kita tidak tahu ke depan dunianya seperti apa, kalau orangnya nanti bersikap represif? Karena ini kan subjektif kan ya diberikan mandat penuh kepada menteri,” terangnya.
Oleh karena itu, lanjut Jazuli, PKS meminta dalam hal pembubaran ormas harus melalui mekanisme pengadilan agar lebih objektif.
“Maka PKS menginginkan harus melalui proses peradilan supaya lebih objektif orang ini bertentangan atau tidak, ormas ini bertentangan atau tidak,” tuturnya.
Jazuli menegaskan, PKS berkomitmen tidak boleh ada radikalisme dan organisasi anti Pancasila di NKRI. “PKS selalu menegaskan tidak boleh ada radikalisme, ada terorisme yang hidup di RI yang anti Pancasila di RI. Tetapi untuk membuktikan orang ini anti atau tidak kan tidak boleh subjektif,” pungkasnya.
Reporter: Syaefuddin A
Editor: Eriec Dieda/NusantaraNews
You may like
Dirikan Dapur Umum, PKS Jatim Gelontor Bantuan Korban Banjir Bandang di Jember
Mulai Diberlakukan di Jatim, PKS Minta Pemprov Antisipasi Dampak Sosial PPKM
PKS Lengkapi 19 Rekomendasi di Pilkada Jatim
Nasdem Sebut PKS dan Demokrat Dukung RUU Cipta Kerja
PKS Siap Berkoalisi Dengan Siapapun di Pilkada 2020
PKS: Laut Natuna Bagian NKRI, Takkan Pernah Bisa Dianeksasi Tiongkok
Terbaru
Tokoh Pergerakan Nasional, Syaikhona Kholil Bangkalan Layak Bergelar Pahlawan Nasional
NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Tokoh pergerakan nasional, Syaikhona Kholil Bangkalan layak bergelar pahlawan nasional. Dukungan agar Presiden RI Jokowi menetapkan Syaikhona...
Kejar Jatim Lumbung Energi, Wagub Emil Dardak: Pemprov Akan Beri Insentif Mobil Listrik
NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Kejar Jatim lumbung energi, Wagub Emil Dardak: Pemprov akan beri insentif mobil listrik. Pemprov Jatim akan memberikan...
Dukcapil Ganti 14 Ribu Dokumen KK Korban Banjir di Kalsel
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Dukcapil ganti 14 ribu dokumen KK korban banjir di Kalsel. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen...
Uni Eropa Tidak Mendukung Lagi Juan Guaido Sebagai Presiden Venezuela
NUSANTARANEWS.CO, Brussel – Uni Eropa tidak mendukung lagi Juan Guaido sebagai Presiden Venezuela. 27 negara bagian UE telah mengatakan bahwa...
Pemda Diminta Evaluasi Program Pengendalian Penyebaran Covid-19
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pemda diminta evaluasi program pengendalian penyebaran Covid-19. Permintaan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian...
Terpopuler
- Gaya Hidup4 days ago
37% Warga Jerman Melakukan Hubungan Seks dengan Orang yang Tak Dikenal
- Kesehatan6 days ago
Studi: Postur Duduk Tegak Dapat Mengobati Stres
- Gaya Hidup6 days ago
4 Cara Tepat Menyikapi Pertengkaran dengan Pasangan
- Kesehatan6 days ago
Mengejutkan, Konsumsi Semangka Bantu Kulit Tampak Awet Muda