Connect with us

Hukum

PKB Apresiasi Respon Presiden Terhadap Kasus Baiq Nuril

Published

on

Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding. (FOTO: Istimewa)

Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding. (FOTO: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menilai Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar terhadap kasus hukum yang dialami Baiq Nuril Makmun yang kini berstatus terpidana UU ITE. Presiden, kata Karding, menilai Baiq sebagai korban semestinya mendapat perlindungan, bukan disalahkan, namun Presiden tetap tidak bisa mengintervensi proses hukum Baiq.

“Presiden ingin Baiq mendapat keadilan tanpa ada intervensi darinya,” ujar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja itu di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Baca Juga:

Atas dasar itu, Karding menyebut respon Presiden atas kasus yang dialami Baiq sudah tepat karena sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. “Saran Presiden Jokowi agar Baiq mengajukan peninjauan kembali dan mengirim permohonan grasi bukanlah intervensi hukum, tapi kecintaan pemimpin kepada rakyatnya,” katanya.

Menurut Karding, Presiden sangat serius memperjuangkan hak dan perlindungan terhadap perempuan perlu mendapatkan afirmasi atau perhatian khusus. Perhatian dan komitmen Presiden, sebut Karding, misalnya tampak dari jumlah menteri perempuan di Kabinet Kerja.

Ia mencontohkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

“Karena itu kasus yang dialami Baiq, kata Karding, turut meningkatkan komitmen Presiden dalam upaya melindungi perempuan dari kekerasan, pelecehan, dan ketidakadilan. Presiden selama pemerintahannya sangat concern terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan,” ujarnya.

Selain itu, dia menilai kasus Baiq harus menjadi pembelajaran dan “Pekerjaan Rumah” seluruh masyarakat karena menunjukkan sensitivitas penegak hukum dalam melindungi perempuan belum sepenuhnya memadai. Menurutnya, hukum tidak hanya bisa dilihat dari sisi prosuduralnya saja tetapi yang tidak kalah penting adalah subtansinya yaitu keadilan dan kemanusiaan. “Siapa pun tidak bisa mengerti pelaku yang melecehkan Baiq secara verbal dibiarkan tapi Baiq yang menjadi korban pelecehan malah dihukum,” katanya.

Karding mengatakan perbaikan hukum Indonesia akan terus ditingkatkan pemerintahan Jokowi salah satunya dengan meningkatkan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap isu-isu kelompok rentan kekerasan seperti perempuan dan anak.

Sebelumnya, terpidana kasus ITE, Baiq Nuril Maknun menyampaikan rasa terimakasih atas perhatian dan kepedulian yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kasus yang menimpanya. Baiq Nuril juga berterimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan untuk dirinya. “Saya menyampaikan rasa terimakasih pada Presiden yang sudah mendukung saya untuk mencari keadilan,” kata Nuril di Mataram, Selasa (20/11).

Baiq Nuril didampingi kuasa hukumnya, Joko Dumadi dan Hendro Purba menyampaikan itu dalam jumpa pers di gedung Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram). Hadir bersama Nuril, Anggota DPR RI dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka.

Nuril mengatakan, berita tentang penundaan eksekusi dirinya yang dikeluarkan Kejaksaan Agung, merupakan bentuk dukungan moril dari Presiden Jokowi dan banyak masyarakat Indonesia yang sudah peduli pada dirinya. “Saya tidak bayangkan, tanpa dukungan semua pihak, pasti saya akan sulit mendapatkan keadilan yang sebenarnya,” ucapnya.

Simak: PBNU Berharap Mahkamah Agung Membebaskan Baiq Nuril Dalam Sidang PK

Presiden sebelumnya juga mengatakan, Baiq masih bisa melakukan upaya hukum dengan mengajukan proses Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, proses hukum melalui PK tersebut perlu dilakukan untuk mencari keadilan bagi Baiq Nuril. Ia pun mengaku mendukung upaya Baiq untuk mencari keadilan hukum baginya.

“Namun, dalam mencari keadilan Ibu Baiq Nuril masih bisa mengajukan upaya hukum yaitu PK,” ujar Jokowi di pasar tradisional Sidoharjo, Kabupaten Lamongan, Senin (19/11).

Jokowi berharap, melalui proses PK tersebut, nantinya Mahkamah Agung dapat memutuskan kasus ini dengan adil. “Kita berharap nantinya melalui PK, Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Saya sangat mendukung Ibu Baiq Nurul mencari keadilan,” ucapnya.

Pewarta: Roby Nirarta
Editor: M. Yahya Suprabana

Terpopuler