Connect with us

Politik

Pinta ASN Tak Netral, Tjahjo Kumolo Dianggap Melanggar Asas Pemilu

Published

on

ASN dan Tenaga Honorer dalam sebuah Upacara di Nunukan, Kalimantan Utara. (Foto: Eddy Santri/NUSANTARANEWS.CO)

ASN dan Tenaga Honorer dalam sebuah Upacara di Nunukan, Kalimantan Utara. (Foto: Eddy Santri/NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo secara terbuka meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tak netral dalam Pemilu 2019. Tjahjo meminta ASN tetap aktif menyampaikan program Presiden Jokowi.

Seruan Tjahjo tersebut dinilai bertentangan dengan asas pemilu. Pasalnya, seruan Mendagri akan digiring untuk mendukung salah satu calon presiden, dalam acara Rakor Program Pengembangan SDM Kepala BPSDM se-Indonesia di Yogyakarta, Sabtu (2/3/2019) Kemarin.

“Ditambah pernyataan-pernyatan Mendagri lainya, saat Rakornas Perangkat Desa pada bulan lalu. Di mana Tjahjo menyampaikan alokasi yang diberikan pemerintah untuk dana desa bertambah setiap tahun. Program itu, kata Tjahjo, adalah bentuk komitmen Jokowi dalam rangka pemerataan pembangunan,” kata Ketua Presidium Kawal Pemilu Kita Provinsi Jawa Tengah, Syaifudin Anwar melalui keterangannya, Kamis (7/3/2019).

Dia menilai, ASN merupakan pegawai negara, bukan abdi pemerintah. Di mana ASN harus netral dan tidak terjabak dalam kepentingan pemilu. Selain itu, KPK menegaskan bahwa ASN dalam menjalankan tugasnya harus melayani seluruh rakyat tanpa melihat latar belakang partai dan golongan tertentu.

“Untuk itu kami mendesak kepada Mendagri untuk memberikan klarifikasi terhadap pernyataanya tersebut. Karena hingga kini menurut KPK dampak pernyataan tersebut muncul banyak tafsir, sehingga berpotensi memunculkan kegaduhan di masyarakat. Bahkan dampak terburuknya ada indikasi anjuran secara halus terhadap ASN untuk ikut serta memobilisasi dukungan serta mampu menjadi paying hukum bagi ASN untuk melakukan pelanggaran tersebut,” terangnya.

Karena sudah jelas bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh terlibat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu, kata Anwar. Jika terbukti terlibat, ASN terancam sanksi hukum pidana sesuai Pasal 494 dan Pasal 522 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. KPK kembali mengingatkan kepada seluruh ASN agar tidak terlibat kampanye ataupun secara terang-terangan mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden.

Dalam Pasal 494 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tertulis bahwa setiap Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melakukan kampanye akan dipidana kurungan paling lama satu tahun.

mendagri, tjahjo kumolo, tak netral, asn, pemilu, nusantaranews

Kawal Pemilu Kita Provinsi Jawa Tengah. (Foto: Istimewa)

Denda paling banyak 12 Juta Rupiah. Ditambah Pasal 522 UU Pemilu tertulis bahwa setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubenur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/ atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar kampanye mendapat hukum pidana penjara paling lama dua tahun. Denda paling banyak 24 Juta Rupiah.

“Jika hal ini tidak segera ditindak lanjuti maka wajar jika kedepan ada kesan, ASN yang memberikan dukungan terhadap calon tertentu berekspektasi mendapat jabatan tertentu dan ketika tidak memberikan dukungan akan dicopot dari posisinya. Seperti yang terjadi di Jawa Tengah mengenai agenda Deklarasi Gubernur dan 31 Kepala Daerah yang dilaksanakan di hotel Alila Solo untuk mendukung salah satu pasangan calon Presiden. Seperti kita ketahui bahwa Kepala daerah merupakan jabatan publik yang diperoleh melalui sebuah penyelenggaran demokrasi, sehingga penyebutan “pelabelan” nama Kepala Daerah dalam hal kegiatan politik sangat kurang etis dan menimbulkan kegelisahan bagi rakyat yang ia pimpin,” urainya.

Dari urai tersebut, Kawal Pemilu Kita Jawa Tengah menilai pernyataan yang dikemukan oleh Menteri Dalam Neger sebagai berikut.

Pertama, Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri harus mengedapankan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Negara, yaitu berkontribusi aktif menjaga ketertiban dan mendukung pemilu yang jurdil.

Kedua, Mendagri harus mengurangi membuat pernyataan-pernyataan yang menyesatkan, seperti yang terjadi saat kasus pelanggaran Gubernur dan 31 kepala Daerah di Jawa tengah.

Ketiga, KPK mendorong Bawaslu untuk kembali pada tugasnya, yaitu pengawasan, pencegahan dan Penindakan, bukan pasif dan sebatas menunggu aduan, agar integritas pemilu 2019 terjamin.

(eda)

Editor: Eriec Dieda

Terpopuler