Pimpinan KOI Tidak Akan Abaikan Jika Polisi Memanggil

NUSANTARANEWS.CO – Atas permintaan Komisi X DPRI RI, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menelusuri dugaan penyimpangan dana sosialisasi Asian Games sejak Maret 2016. Hasil penelusuran menghasilkan sebuah dugaan bahwa dana sosialisasi diselewengkan lewat kegiatan Carnaval Road to Asian Games 2018 yang digelar di enam kota pada akhir 2015 lalu.

Alhasil, dua pejabat Komite Olimpiade Indonesia (KOI) telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dana sosialisasi tersebut. Keduanya adalah DI yang menjabat Sekretaris Jenderal dan AR selaku Bendahara Umum.

Adapun dana sosialisasi termaksud menggunakan dana APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp61,3 miliar. Kegiatan tersebut digelar di Surabaya, Medan, Makassar, Bandung, Palembang, dan Banten.

Pihak kepolisian sendiri memiliki dugaan, dana kegiatan di Surabaya itu diselewengkan. Sehingga membuat negara rugi sebesar Rp5 Miliar. Sementara lima kota lainnya dinyatakan masih dalam proses penyelidikan.

Tidak hanya itu, Komisi X pun meminta KOI untuk mengembalikan dana sebesar Rp40 miliar. Erick Thohir selaku Ketua Umum KOI juga wajib diperiksa.

Menanggapi hal itu, Erick Thohir berjanji bakal memenuhi panggilan kepolisian terkait kasus korupsi dana sosialisasi Karnaval Road to Asian Games 2018. Dengan tegas pula, pihaknya tidak akan mengabaikan panggilan dari kepolisian. Pernyataan ini disampaikan melalui siaran pers, Selasa (3/1/2017).

“Otomatis, sebagai warga negara saya selalu memenuhi semua kewajiban seperti membayar pajak, menaati perundangan dan juga memenuhi panggilan dari kepolisian apabila diperlukan keterangan dari saya atas suatu kasus,” kata Erick yakin.

Erick pun mengaku bahwa dirinya senantiasa menjunjung tinggi atas aspek pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan.

“Saya berterima kasih kepada BPK, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, BPKP, LKPP dan KPK yang terus membantu panitia Asian Games dalam menjalankan administrasi kami,” kata Erick. (ris/red-02)