Oleh Hanif Kristianto (Analis Politik dan Media)
NUSANTARANEWS.CO – Rakyat pun akhirnya paham bahwa demokrasi Indonesia sikapnya kekanak-kanakan. Demokrasi yang digadang-gadang sebagai sistem politik menunjukan wajah aslinya. Culas, curang, manipulatif, dan jauh dari nilai moral keagamaan. Kondisi demikian mematahkan prinsip bahwa demokrasi sejalan dengan Islam. Sungguh politik Islam dan demokrasi berbeda secara asas dan prinsipnya.
Pilpres 2019 kondisinya serasa chaos (kekacauan) dan kecap (desas-desus dan banyak ungkapan simpang siur). Pilpres 2019 merupakan hajatan paling brutal. Derby Jokowi vs Prabowo menampilkan permainan keras. Wasit yang menjadi penjaga jalannya pertandingan disinyalir ikut menentukan skor kemenangan. Kondisi chaos diamati dari simpang siurnya informasi yang bertebaran. Belum lagi masing-masing pendukung siap pasang badan membela junjungannya. Pelaksanaan pemilu serentak meski mendapat apresiasi dari media asing dan dunia internasional, nyatanya menyisakan segudang persoalan akut. Kondisi chaos sangat mungkin terjadi jika Jokowi dan Prabowo tak ada yang mau mengalah.
Sebenarnya publik sudah bisa membaca arah politik Indonesia pasca pemilu serentak. Politik tampaknya menuju masa suram dan pesimistis. Pemerintahan yang diharapkan mampu melayani kepentingan rakyat, tak akan pernah terwujud dalam sistem demokrasi. Hal ini mengonfirmasi bukan khilafah atau Islam yang memporakporandakan dan mengacaukan Indonesia. Justru sistem politik demokrasi berbalut dengan rasa kapitalisme liberal inilah yang akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bukan mustahil chaos terjadi. Ada beberapa indikasi yang menunjukkan itu:
Pertama, sejak awal rezim petahana sudah mengikrarkan diri ‘wajib menang’. Untuk itu segenap daya dan upaya dikerahkan meski itu inkonstitusional. Kecerdasan politik rakyat, pasca Pilkada Jakarta 2012 dan Pilpres 2014 tampaknya intensitasnya meninggi. Ditambah lagi peran media sosial dalam menginformasikan kepada publik berkaitan membongkar makar dan fakta kebobrokan penguasa terpilih.
Kedua, ketidakberterimaan oleh kubu oposisi terkait kemenangan petahana yang diduga banyak kecurangan dan manipulasi. Rakyat yang memiliki kesadaran politik akan bergerak sendiri tanpa dikomandoi, meski akan ada satu komando untuk memperjuangkan keadilan dalam pesta demokrasi.
Ketiga, jalur konstitusi memang dikuasai petahana. Jadi kemungkinan mustahil menuntut keadilan melalui konstitusional. Cara inkonstitusional ditempuh sebagai gerakan rakyat murni dengan didukung tokoh-tokoh penggerak di kubu oposisi. Gerakan rakyat bisa menjadi metode baku untuk meruntuhkan tirani yang merusak. Terbaru di Sudan, pasca militer memberlakukan darurat keamanan akhirnya Presidennya mundur dan dijebloskan ke penjara. Militer pun luluh setelah empat bulan lamanya gerakan rakyat melakukan protes.
Keempat, sudah tidak ada lagi yang bisa dipercaya oleh rakyat lembaga negara yang dianggap netral dan kredibel. Rakyat melihat ada tekanan besar yang menghantui lembaga-lembaga negara. Akhirnya rakyat mencoba untuk menyelamatkan negara dengan caranya sendiri. Satu hal yang harus diwaspadai dari sikap ini ialah intervensi asing yang siap-siap mengaborsi gelora rakyat. Kondisi ini tak bisa dipungkiri, karena setiap perubahan revolusional dalam sistem demokrasi selalu ada campur tangan militer dan asing.
Kelima, revolusi digital tampaknya mampu membawa pada revolusi sosial. Tak bisa dipungkiri media sosial mampu menghimpun dan menggerakkan jutaan manusia. Baik yang simpati, empati, dan eksistensi. Kondisi inilah yang sangat ditakuti oleh setiap rezim di belahan negeri manapun, tak terkecuali di Indonesia. Upaya meredam itu pun telah disiapkan dengan ragam UU yang siap menjerat siapa pun melalui pasal karetnya.
Dunia menuju perubahan besar. Industri saja bisa merevolusi dirinya menjadi 4.0. Apalagi politik yang karakternya dinamis dan penuh kejutan cepat. Selain chaos, kecap (desas-desus) disiapkan untuk mengacaukan alur berpikir rasional rakyat. Rakyat diredam untuk bersabar dan islah pasca pencoblosan. Diminta menunggu hasil real count dan tidak gegabah mengumumkan kemenangan masing-masing paslon.
Apa yang terjadi sebaliknya, dendam kesumat dan sikap ksatria untuk mengawal kejujuran pesta tidak tertahankan lagi. Akhirnya terpilih Presiden versi Quick Count dan Presiden versi Plano C1 real count. Publik pun dibuat bingung dan ada yang sudah menutup semua saluran informasi berkaitan berita politik. Rasa kecap ini menunjukkan bahwa:
Pertama, sistem demokrasi tidak sejalan dengan Islam. Berkata hoax, curang, dan manipulatif dianggap sah dan halal. Padahal kesemuanya itu dosa dalam Islam. Lantas klaim demokrasi sejalan dengan Islam itu yang mana? Toh asasnya saja sudah berbeda. Islam berasas aqidah Islam dengan hukum berasal dari Allah Swt. Adapun demokrasi berasas sekular liberalisme yang memisahkan agama dari kehidupan dan menuhankan kebebasan.
Kedua, kontestasi dalam demokrasi dipenuhi dengan ungkapan dan janji-janji. Belum tentu janji itu tertunaikan. Sebaliknya janji itu banyak diingkari dan yang terpilih bekerja untuk merampok kekayaan rakyat melalui aturan yang dibuat seolah konstitusional.
Ketiga, desas-desus ini menunjukkan bahwa demokrasi bisa menjadi jalan menuju tirani dan kediktatoran. Rakyat sebagai pemilik kekuasaan sering diteror dengan ungkapan kasar melalui media yang dikooptasi penguasa. Rakyat dibuat ciut dan dekil nyalinya. Mereka sendiri yang telah mengingkari demokrasi yang dipujanya. Bermuka dua dan berkata kasar menjadi hal biasa.
Keempat, upaya pengaborsian rakyat untuk kembali kepada Islam. Harus diakui rakyat sudah menganggap pilpres ini perang antar ideologi. Perasaan Islami yang ada di sebagian rakyat mendominasi untuk menghadirkan pemimpin yang amanah untuk Indonesia adil dan makmur. Media asing pun mengonfirmasi bahwa Jokowi didukung Islam moderat, sedangkan Prabowo didukung Islam konservatif. Itu pandangan asing yang memang memiliki kepentingan untuk menancapkan demokrasi di Indonesia dan menjauhkannya dari Islam Politik tuntunan nabawiyah.
Rasa chaos dan kecap dalam pilpres ini semakin meneguhkan bahwa demokrasi bisa menimbulkan konflik, pecah-belah, distorsi, dikotomi, dan kufur nikmat. Semua politisi saling berebut kursi jabatan yang sayangnya sering diselewengkan. Bagi politisi yang jiwanya Islami dan dikelilingi ulama, kepemimpinan dimaknai amanah yang dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sebaliknya bagi politisi boneka dan haus kuasa, kepemimpinan dimaknai menyenangkan tuannya dan memperkaya orang-orang sekelilingnya yang rakus dunia.
Seruan Kepada Rakyat
Rakyat Indonesia dikenal mayoritas muslim. Sesungguhnya dalam diri Anda ada setitik iman Islam yang masih menyala. Sayangnya nyala itu tidak Anda kobarkan menjadi nyala perjuangan untuk memperjuangkan Islam. Anda justru larut dalam permainan dan intrik politisi yang kapan pun akan berbalik menerkam Anda. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan ketika Anda berjuang mati-matian membela mereka, sementara pada suatu saat Anda ditinggalkan bahkan disiasiakan. Pelajaran penting perubahan politik di negeri-negeri muslim bisa diambil dan dipetik hikmahnya.
Tetaplah Anda waspada monster-monster pemburu kuasa. Nyalakan kepekaan politik Anda dengan terus mengoreksi dan membongkar makar-makar jahat penguasa. Waspadai pula setiap gerakan dan intervensi asing yang mengubur mimpi-mimpi Anda. Kita semua harus paham, kondisi saat ini umat Islam berada pada fase keempat yaitu kepemimpinan yang diktator (mulkan jabriyan). Maka sudah saatnya Anda bersiap dan memperjuangkan akan kembalinya Khilafah ala minhajinnubuwwah yang kedua.[]
