OpiniPolitik

Pilkada serentak, akankah ada perubahan?

Pilkada Serentak Tahun 2018. Foto: Ilustrasi/Ist/NusantaraNews
Pilkada Serentak Tahun 2018. Foto: Ilustrasi/Ist/NusantaraNews

Oleh Rahmah Athyefah*

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 sudah berlangsung. Ada beberapa daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Pesta demokrasi yang dinanti-nanti sedang terlaksana. Banyak pihak berharap jagoannya akan menang. Kemenangan pasangan yang di usung tentunya sangat di harapakan dan berbagai cara pasti akan dilakukan.

Masyarakat menengah ke bawah sangat mengharapakan perubahan yang lebih baik untuk nasib mereka ke depannya. Menggantungkan harapan setinggi-tingginya kepada calon yang menang. Walaupun harapan yang mereka gantungkan kepada pemimpin baru mungkin hanya mimpi, yang entah akan terwujud atau atau malah tenggelam seiring dengan uforia kemenangan yang telah di dapatkan. Sehingga janji manis yang di ucapkan dulu sirna.

Selain masyarakat kecil tentu harapan pendukung setia atau orang yang memberikan suntikan dana kepada calon pasti lebih besar lagi.

Mustahil dalam sistem saat ini ada orang mau mengeluarkan dana begitu banyak untuk calaon yang mereka dukung tanpa mengharapkan timbal balik.

Baca Juga:  Prabowo Temui Surya Paloh, Rohani: Contoh Teladan Pemimpin Pilihan Rakyat

Hello!!! Hari gini gak ada makan siang gratis. Semuanya pasti ada bayarannya. Bantuan yang ada hanya untuk mengharapkan langgengnya kepentingan mereka. Imbalan yang di dapat tentunya bukan berwujud uang, tapi lebih dari pada apa yang mereka keluarkan.

Imbalan yang di dapat tentunya lebih menggiurkan lagi, mereka akan dengan sangat mudah mendapatkan ijin usaha, memuluskan usaha yang ada atau mendaoatkan proyek yang akan mengembalikan modal yang dikeluarkan.

Tidak heran kalau dalam sistem demokrasi membutuhkan uang yang banyak, karena membayar mahar untuk mencapai kemenangan tidaklah mudah, segala cara akan di tempuh. Baik dengan menggunakan uang sendiri atau dengan mencari tambahan dari donaturnya.

Hal ini bukan menjadi sesuatu yang baru, tapi sejak adanya sistem demokrasi ini praktek demikian sudah ada. Mulai dari kampanye mengeluarkan biaya pribadi dan dari para pemodal yang begitu fantastis sampai kepada beban negara yang harus menyelenggarakan pemilu dengan biaya yang sangat banyak.

Baca Juga:  Asisten Administrasi Umum Nunukan Buka Musrenbang Kewilayahan Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025

Dukungan yang seharusnya di berikan kepada calon pemimpin bukan hanya sekedar karena manfaat yang ingin kita dapatkan. Tapi dukungan supaya pemimpin yang terpilih bisa melaksanakan amanah denga optimal. Yaitu periayahan kepada seluruh masyarakat dengan adil.

Bukan menjadikan pemimpin boneka yang akan di setir sesuai kepentingan, sehingga dampak yang terjadi adalah kesengsaraan yang tiada ujung, yang itu hanya di rasakan oleh masyarakat kecil.

Sesungguhnya setiap pilihan akan di minta pertanggung jawaban. Dan begitupun seorang yang memimpin akan di mintai pertanggung jawaban terhadap apa yag di pimpinnya, bukan hanya bertanggung jawab kepada orang yang memberikan kucuran dana baginya, tapi di hadapan Allah kelak mereka akan di mintai pertanggung jawaban terhadap apa yang mereka pimpin.

Sebagaimana hadist dari Rasulullah:

الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)” (HR. Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.).

Baca Juga:  DPC Projo Muda Nunukan Nyatakan Komitmennya Pada Gerilya Politik Untuk Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran

*Penulis adalah aktivis AMAK (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Related Posts

1 of 3,145