Politik

Pilih Dukung Penuh  Urus Covid-19, FPG Golkar Jatim Tolak Wacana Interpelasi Gubernur Khofifah

Pilih dukung penuh urus Covid-19, FPG Golkar Jatim tolak wacana interpelasi Gubernur Khofifah
Pilih dukung penuh urus Covid-19, FPG Golkar Jatim tolak wacana interpelasi Gubernur Khofifah

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Pilih dukung penuh urus Covid-19, FPG Golkar Jatim tolak wacana interpelasi Gubernur Khofifah. Fraksi Partai Golkar(FPG) DPRD Jatim menolak adanya  wacana interpelasi yang digulirkan Komisi C DPRD Jatim  terhadap gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam gagalnya pengisian direksi Bank Jatim.

Menurut anggota FPG DPRD Jatim  di Komisi C Blegur Prijanggono mengatakan saat ini gubernur lagi disibukkan dengan penanganan pandemi covid- 19 di Jatim, sehingga bisa dimaklumi kalau gubernur sampai saat ini belum menjawab rekomendasi Komisi C terkait bank Jatim yang sudah dikirim secara resmi oleh ketua DPRD Jatim.

“Urusan kemanusian harus diatas segalanya, mari kita bantu bu Gubernur dalam penanganan covid di jatim ini,  yang harus ditekan angka kenaikannya sehingga Jatim bisa segera masuk di zona aman & perekonomian bisa berjalan normal,” ungkapnya di Surabaya, rabu (15/7).

Sebelum menolak adanya wacana interpelasi tersebut, lanjut pria yang juga Bendahara DPD Golkar Jatim ini, pihaknya telah melakukan kajian telaah terhadap proses rekruitmen di bank Jatim yang menuai kontrofersi tersebut.

Baca Juga:  Pleno Kabupaten Nunukan: Ini Hasil Perolehan Suara Pemilu 2024 Untuk Caleg Provinsi Kaltara

Mantan anggota DPRD kota Surabaya ini menilai dalam persoalan bank Jatim ini tidak perlu sampai munculkan interpelasi untuk Gubernur.

“Saya tahu persis proses ini, dan ada yang bertanggung jawab dalam proses ini dan itu bukan bu gubernur, nanti pada saatnya kita buka semua,” pungkasnya.

Menurutnya semangat untuk meningkatkan pendapatan BUMD khususnya dari bank jatim ini adalah sebuah kewajiban. Komisi C yang bermitra dengan bank Jatim bermaksud untuk mendesain sebagai BUMD yang semakin maju dan memberikan deviden yang tinggi kepada pemprov.

Sekedar diketahui, Komisi C DPRD Jatim menggulirkan wacana penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Jawa Timur terkait kekosongan direksi Bank Jatim. (wan)

Related Posts

1 of 3,049