Hukum

Pigai Sebut Aksi Demonstrasi Rakyat Papua Komitmen Melawan Rasisme

Natalius Pigai (Foto Dok. NUSANTARANEWS.CO)Natalius Pigai (Foto Dok. NUSANTARANEWS.CO)
Aktivis HAM, Natalius Pigai (Foto Dok. NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pegiat Hak Asasi Manusia atau HAM, Natalius Pigai menegaskan aksi demonstrasi rakyat Papua yang berlangsung berhari-hari merupakan wujud komitemen tegas melawan rasisme, khususnya di tanah air.

Aksi demonstrasi berlangsung serentak dan berhari-hari di berbagai wilayah Papua seperti Wamena, Deiyai, Dogiai dan Paniai.

“Rakyat Papua ingin menunjukkan komitmennya melawan rasisme,” tegas Pigai, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Aksi demonstrasi rakyat Papua tersebut, kata Pigai, berlangsung selama 7 hari berturut-turut. “Tetapi Jakarta menutupi,” ucapnya.

‘Rakyat sudah melawan dan akan terus melawan karena anti rasialisme adalah semangat mainstream dunia internasional,” sambung tokoh asal Papua ini.

Aktivis HAM kelahiran Paniai, Papua ini menuturkan, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang masih tersisa menerapkan politik segregasi rasial di dunia pada abad ke 21.

“Perlawanan terhadap rasialisme adalah perang tanpa titik dan koma (infinity war),” tegas Pigai.

Aksi demonstrasi rakyat Papua berlangsung sejak Senin (19/8) lalu lantaran munculnya dugaan praktik rasisme terhadap rakyat Papua. Aksi demonstrasi pecah di Manokwari, Senin lalu yang mengakibatkan aktivitas sempat lumpuh akibat blokade massa.

Baca Juga:  Diduga Korupsi Danah Hibah BUMN, Wilson Lalengke: Bubarkan PWI Peternak Koruptor

Selain menutup jalan utama, para demonstran juga membakar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat.

Aksi-aksi rakyat Papua ini merupakan buntut dari adanya dugaan tindakan rasisme dan represif oleh oknum ormas dan oknum aparat penegak hukum di Surabaya dan Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Tindakan persekusi tersebut membuat rakyat Papua berang, yang kemudian melakukan aksi turun ke jalan, khususnya di Papua.

Pemerintah kemudian menerjunkan TNI untuk mengendalikan situasi di Papua, bahkan mengeluarkan kebijakan pemblokiran internet di wilayah paling timur Indonesia tersebut. (eda/ed)

Editor: Eriec Dieda

Related Posts

1 of 3,051