NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif IDM, Bin Firman Tresnadi memandang wajar Prabowo Subianto mengatakan jika dirinya kalah negara bisa punah. Pasalnya, dapat dipastikan jika Jokowi kembali memang, maka dirinya akan terus melanjutkan program-program neoliberlaismenya dan memposisikan negara hanya sebatas regulator semata.
“Maka sama saja negara ini akan punah,” kata Firman, Jakarta, Rabu (19/12/2018).
Baca juga: Sektor Pertambangan Batubara Jadi Bancakan Elite Politik Selama 20 Tahun Terakhir
“Jika saja Prabowo mengatakan negara ini bisa punah jika kalah dalam pilpres tanpa adanya penjelasan, maka kita akan sama-sama sepakat bahwa pernyataan tersebut berlebihan. Akan tetapi dalam pidatonya tersebut Prabowo menjelaskan bahwa sudah terlalu lama para elite yang berkuasa mengelola negara dengan langkah dan cara yang keliru,” tambah dia.
Firman menilai langkah dan cara keliru yang dimaksud Prabowo adalah sebuah sistem ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sebab, kata dia, Prabowo memberikan contoh, penghasilan masyarakat Indonesia saat ini mencapai 4.000 USD per kapita per tahun. Tapi, dari 4.000 USD itu, 49 persen atau setengahnya justru dikuasai hanya sekitar satu persen penduduk Indonesia.
Baca juga: Sisi Gelap Ekonomi Neolib
“Inilah sebenarnya dasar dari apa yang dimaksud dari negara punah Prabowo dalam pidatonya kemarin,” ucapnya.
Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Prabowo sebenarnya bukan hal baru. Dalam banyak kesempatan Prabowo selalu menggugat sistem ekonomi yang sekarang dianut yaitu neoliberalisme. Karena pada dasarnya, lanjut dia, sistem ekonomi neoliberalisme adalah menihilkan (meniadakan) peran negara dalam upaya mensejahterakan rakyatnya. Negara hanya cukup sebatas regulator, negara tak boleh intervensi untuk mengangkat harkat martabat rakyatnya. Semua diserahkan pada mekanisme pasar. Mulai dari persoalan pendidikan, kesehatan sampai pelayanan publik lainnya.
Padahal, tambah Firman, dalam Pembukaan UUD 1945 sudah sangat jelas bahwa negara ini dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, negara memiliki peran vital, negara harus mengintervensi untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa.
Baca juga: Meragukan Data Statistik Resmi Soal Angka Kemiskinan Rakyat Indonesia
Baca juga: BPS Klaim Kemiskinan Menurun, Apa Benar Penghasilan Sehari Rp 14.000 Tidak Disebut Miskin?
Pun dalam hal kebijakan ekonominya lainnya, di mana peran negara sangat sentral seperti yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 45 (asli). Bertentangan dengan apa yang sedang terjadi saat ini, di mana secara perlahan tapi pasti subsidi-subsidi untuk rakyat dicabut (dikurangi), BUMN diprivatisasi, UMKM dibolehkan dikuasai asing dan lain sebagainya.
“Hal ini yang menjadi konsentrasi Prabowo. Dalam setiap kesempatan Prabowo selalu mengkampanyekan pentingnya Pasal 33 UUD 45 (asli) sebagai anti tesis terhadap sistem ekonomi neoliberalisme yang saat ini sedang berjalan,” pungkasnya.
Sementara itu, wakil ketua DPR, Fahri Hamzah menuturkan pidato Prabowo soal negara bisa punah itu merupakan gugatan sekaligus proposal agar apa yang dicemaskan justru dapat diatasi dan diantisipasi. Sebab, kata dia, kepemimpinan adalah jawaban.
Baca juga: ‘Negara Bisa Punah’ Diusulkan Jadi Tema Debat Capres 2019
“Bung Hatta meletakkan dasar berekonomi negara ini dengan falsafah demokrasi ekonomi yaitu ekonomi yang bersumber dari, oleh dan untuk rakyat. Penguasaan ekonomi oleh segelintir elite jelas bertentang dengan falsafah itu. Maka, pidato Prabowo sebagai keturunan para pendiri koperasi dan perbankan sejak zaman dahulu adalah legitimate. Tapi karena beliau akan bertarung menuju kursi kekuasaan tertinggi di republik ini, biarkan beliau bertarung dengan narasi itu,” kata Fahri dikutip dari cuitannya di media sosial twitter.
(eda/wbn)
Editor: Almeiji Santoso
