NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Pertumbuhan ekonomi alami kontraksi minus, Pansus LKPJ sebut pemprov Jatim gagal entas kemiskinan. Anggota pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur DPRD Jatim Zeneiye melihat bahwa Pemprov Jatim gagal mengentas kemiskinan di Jatim. Hal ini terlihat dari laporan LKPJ Gubernur Jatim kepada pansus.
“Dari sajian data yang disampaikan kepada pansus, kami lihat Pemprov telah gagal dalam pengentasan kemiskinan di Jatim,” jelasnya di kantornya, Rabu (7/4).
Menurut politisi asal PPP ini mengatakan dari data tersaji 11 IKU (Indikator Kerja Utama) dalam LKPJ akibat pandemi covid pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi minus dengan angka -2,39. Dampaknya berakibat pada naiknya angka kemiskinan dari 10,20 menjadi 11,46 dan tingkat pengangguran terbuka juga naik dari 3,82 menjadi 5,84.
“Tapi anehnya ketika kemiskinan dan pengangguran naik, mereka menyajikan kenaikan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Jatim yang cukup bagus. Yaitu dari 71,50 menjadi 71,71. Ini yang kami pertanyakan ke gubernur,” jelasnya.
Mantan ketua DPRD Situbondo ini mengatakan dari data tersaji 11 IKU dalam LKPJ hanya menyampaikan capaian 2020 tanpa mencantumkan target 11 IKU tahun 2020 yang dituangkan dalam RPJMD. “ Dampaknya DPRD tidak bisa melakukan analisa apakah dengan adanya pandemi covid 11, IKU tersebut gagal memenuhi target atau IKU mana yang memenuhi target dan mana yamg tidak memenuhi target sehingga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan selanjutnya,” jelasnya.
Atas temuan tersebut, kata ketua DPC PPP Situbondo ini pihaknya akan meminta Pemprov memberi penjelasan data komparasi tiap IKU antara target RPJMD di tahun 2020 dengan capaian IKU 2020.
Ditambahkan oleh Zeneiye, Indeks Gini pada tahun 2019 sama dengan tahun 2020 yaitu 0, 364 padahal ada 3 faktor yang mempengaruhi indeksi gini yaitu unequal opportunity (kesempatan yang tidak sama untuk mendapat akses pendidikan dan kesehatan), pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, distribusi kekayaan yang tidak merata sehingga pemerintah lebih banyak melakukan perbaikan dan peningkatan kuantitas Program Jaring Pengaman Sosial.
”Rasanya kurang logis dengan adanya pandemi covid indeks Gini stagnan. Justru ditahun 2020 terjadi ketimpangan yang cukup besar pada pasar tenaga kerja … mohon hal ini menjadi kajian ulang. Kami juga mempertanyakan program Jaring pengaman sosial apa saja dan berapa nilai akumulatifnya masing-masing program yang telah dilakukan Pemprov untuk memperbaiki Indeks Gini di tahun 2020,” jelasnya. (setya)
