NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Memahami peran TNI dan Polri secara komprehensif sangatlah penting. Agar tidak terjadi kesalah pahaman apalagi tumpang tindih wewenang, yang bisa dimainkan kelompok yang sengaja ingin mempertentangkan kedua institusi tersebut.
Merujuk pada pernyataan Mantan Komandan Korps Marinir Angkatan Laut ke-12, Letjen Marinir (Purn) Suharto, kalau kita belum bisa mendefinisikan dengan benar fungsi dan peran TNI-Polri, maka sulit bagi kita mengandalkan keterlibatan mereka untuk memperkuat NKRI.
Pasalnya, ia menilai saat ini polisi sengaja diberi kewenangan melampui kapasitasnya.
“Kenapa saya katakan polisi kewenangannya melampaui kapasitasnya? Di antaranya, polisi di bawah presiden melampaui kapasitasnya. Di negara yang paling maju di manapun, tidak ada polisi di bawah presiden,” ungkapnya.
Baginya itu bukti nyata kewenangan melampaui kapasitasnya. “Apalagi sekarang kita melihat kalau sidang kabinet, Polri hadir, Panglima TNI juga hadir. Bagaimana kita tidak mengatakan bahwa TNI dan Polri tidak terlibat dalam politik? Sekali lagi, saya katakan pendapat saya, kalau salah dibuang, kalau benar saya kira bisa kita lanjutkan,” terang Suharto.
Untuk itu, dirinya mengingatkan bagaimana sekarang mencari solusi untuk mendinginkan tumpang tindih TNI-Polri. Seolah-olah sengaja dibentuk untuk dibenturkan satu sama lain melalui kebijakan kewenangan yang dibentuk.
“Sulit. Kalau kita berkaca pada sistem yang ada ini memang sulit. Belum lagi ada kata kecemburuan sosial. Anak-anak saya itu kalau cerita diam-diam dan di belakang. Saya tanya, ‘Le, kenapa kamu tidak akur dengan Polisi? Bagaimana ndan (komandan, red), kita itu gajian satu bulan sekali, dia gajian tiap hari.’ Ini guyonan tapi menyengat. Karena masalah itu, kita paten-patenan (bunuh-bunuhan),” tuturnya.
Pewarta/Editor: Romandhon
