Pertemuan G20 Para Pemimpin Keuangan Berlangsung di Fukuoka

NUSANTARANEWS.CO – Pertemuan G20 para pemimpin keuangan berlangsung di Fukuoka, Jepang, dalam suasana perang dagang AS-Cina yang terus memanjang. Para pemimpin keuangan dari negara-negara G20 pada hari Sabtu (8/6) memulai pertemuan selama dua hari di Fukuoka dengan penjagaan yang sangat ketat oleh aparat keamanan.

Pada saat yang sama, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pembatalan rencana tarif impor dari Meksiko setelah mencapai kesepakatan mengenai migrasi, keputusan yang disambut baik oleh Gubernur Bank of Japan Haruhiko Kuroda.

Sebagai negara ketua, Jepang memimpin pertemuan hari pertama membahas status perekonomian global, risiko dan prospek masa depannya. Menteri Keuangan Taro Aso setelah sesi hari pertama mengatakan bahwa hal positif baru-baru ini adalah Jepang dan negara-negara maju lainnya menunjukkan pertumbuhan PDB yang lebih stabil dari yang diharapkan.

Selain itu, pertemuan juga mendiskusikan mengenai masalah sejumlah negara berkembang yang mendapatkan pinjaman besar dari Cina untuk membangun infrastruktur, kini mengalami kesulitan untuk membayar kembali.

Namun, kabar buruknya adalah tidak ada kejelasan bagaimana perundingan perdagangan AS-Cina. Bila gagal menemukan titik temu tentu dapat merusak kepercayaan dari pasar,” ujarnya.

Jepang juga berusaha membujuk Washington untuk berbagi pandangan bahwa perang dagang bilateral tidak akan banyak memperbaiki situasi bagi AS, tambahnya.

“Presiden Trump tampaknya percaya bahwa defisit perdagangan AS adalah karena adanya perdagangan yang tidak adil dan devaluasi kompetitif yang dilakukan oleh mitra dagang” – padahal menurut Takahide Kiuchi, seorang ekonom di Nomura Research Institute, faktor utamanya adalah ketidakseimbangan tabungan dan investasi, ungkapnya.

Pada hari Sabtu, para pemimpin keuangan mengeluarkan pernyataan mengenai pentingnya masalah kesehatan universal di negara-negara berkembang. Bahwa sistem perawatan kesehatan yang baik akan memupuk sumber daya manusia yang sehat, yang menjadi dasar bagi suatu negara untuk menjadi makmur.

Pernyataan itu juga menegaskan bahwa lebih efektif bila cakupan kesehatan universal dipersiapkan pada tahap awal pembangunan ekonomi untuk mencapai “pertumbuhan berkelanjutan yang inklusif” – tapi karena hal ini merupakan sistem yang mahal kementerian kesehatan harus bekerja sama dengan otoritas keuangan, tambah pernyataan itu.

Selanjutnya adalah membuka jalan bagi aturan pajak baru yang dirancang untuk mengenakan pungutan yang adil di era ekonomi digital. Di mana para kepala keuangan cenderung mendukung rancangan proposal yang disusun oleh OECD.

Titik fokus dari aturan baru ini kemungkinan akan mencakup kemungkinan penerapan sistem pajak yang lebih fleksibel yang tidak perlu tergantung pada di mana kantor pusat atau cabang fisik perusahaan berada.

Peraturan untuk cryptocurrency juga akan dibahas pada pertemuan tersebut.

Jepang adalah salah satu negara pertama yang memperkenalkan peraturan hukum tentang aset tersebut.

Kyodo News melaporkan bahwa negara-negara anggota G20 dapat menyetujui bahwa operator pertukaran mata uang kripto harus menerima persetujuan pemerintah sebelum meluncurkan bisnis baru, yang sudah menjadi persyaratan di Jepang.

Anggota G20 adalah Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Uni Eropa, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris Raya dan Amerika Serikat.tan, Turki, Inggris Raya dan Amerika Serikat. (Banyu)