NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat ekonomi Salamuddin Daeng mengungkapkan hari ini Pertamina kembali menambah utang melalui bond senilai 1,624 miliar dolar atau senilai Rp 23,5 triliun dengan bunga 4,3 persen. Menurutnya, dirut baru Pertamina tampaknya ingin mengikuti jejak PLN dalam hal menimbun utang atau tumpuk utang.
“Minggu lalu Pertamina menambah utang dari bond sebesar 750 juta dolar atau sekitar Rp 11 triliun. Utang ini digunakan untuk membayar sigature bonus (bonus tandatangan) kepada Pemerintah atas diserahkannya pengelolaan blok Rokan oleh Pemerintah kepada Pertamina,” ujar Salamuddin, Jakarta, Senin (12/11/2018).
Baca juga: Keuangan Pertamina Terganggu Akibat Utang Pemerintah
Perlu diketahui, sampai dengan akhir 2017 Pertamina memiliki utang senilai 8,7 miliar dolar atau senilai Rp 126 triliun. Tahun 2018 ini Pertamina menargetkan utang senilai 10 miliar dolar atau sekitar Rp 145 triliun. Konon kabarnya, Pertamina ingin membangun mega proyek besar-besaran seperti PLN.
Salamuddin menuturkan, Pertamina sebagai BUMN memang tidak diberi batasan dalam mengambil utang. Mereka boleh berhutang sebanyak-banyaknya dalam rangka menambah kas perusahaan dan melalukan ekspansi bisnis baik di hulu migas maupun di hilir.
Baca juga: Pertamina Ambil-alih Blok Rokan dari Chevron: Sedih atau Gembira?
“Menjadi masalah kalau Pertamina seperti sekarang yang usaha hulunya berantakan, tidak menguntungkan, banyak ladang migas bodong yang dibeli dengan utang, dan harga minyak yang jatuh. Akibatnya usaha hulu migas justru menjadi beban keuangan Pertamina,” sebutnya.
Sekarang, kata dia, andalan Pertamina untuk mendapatkan uang adalah usaha hilir, yakni bisnis jual BBM kepada masayarakat. BBM diimpor dari luar negeri dalam bentuk minyak jadi (oil product) seperti Pertalite kemudian dijual lebih mahal kepada masayarakat.
Ada juga minyak mentah yang diimpor dari luar negeri kemudian diolah dan kemudian dijual kepada masyarakat dengan harga yang menguntungkan. Segala upaya ditempuh oleh Pertamina agar bisa dapat untung.
Baca juga: Pembatalan Kenaikan Harga BBM Subsidi: Kegamangan Presiden atau Ketidaksiapan Pertamina?
Namun, untuk mendapatkan untung dari usaha hilir juga susah karena Pertamina mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mendistribusikan BBM penguasan dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Pertamina diperas demi popularitas penguasa, sementara subsidi BBM sendiri dicabut oleh pemerintah.
“Jadi Pertamina sebetulnya tengah menggali jurang yang semakin dalam dengan utang ugal-ugalan. Mungkin mengejar suatu target menyambut tahun 2019. Kita tidak tau target apa itu. Namun yang jelas targetnya jelas bukan BBM murah untuk rakyat,” ungkapnya.
Baca juga: 7 Strategi BBM Tersedia Murah Supaya tak Ganti Presiden 2019
Baca juga: Vivo Mampu Jual BBM Lebih Murah, Selama Ini Rakyat Beli Bensin Pertamina Kemahalan
(gdn/bya)
Editor: Gendon Wibisono
