Connect with us

Rubrika

Pertajam Perencanaan, Pemkab Gelar Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2021

Published

on

bupati nunukan, asmin laura hafid, himbau masyarakat, kantong plastik, daging kurban, nusantaranews

Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid himbau masyarakat tak gunakan kantong plastik untuk wadah daging kurban. (Foto: Eddy Santri/NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Ada yang berbeda pada penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Nunukan kali ini dari tahun – tahun sebelumnya, pasalnya dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan melalui BAPPEDA Litbang Kab. Nunukan melibatkan peran publik lebih luas dalam penyusunannya.

Seperti yang dilakukan hari ini, Bupati Nunukan Hj. Asmin laura Hafid membuka acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 di Ruang Pertemuan VIP Lt. IV Kantor Bupati Nunukan, Jumat (07/02/2020).

Dalam sambutannya dihadapan para anggota DPRD, Kepala OPD beserta jajarannya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan segenap undangan yang memadati ruangan tersebut Bupati Laura menyampaikan bahwa  pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan menuju kondisi yang lebih baik dimana dalam pelaksanaannya sesuai amanat uu no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menekankan  adanya keterpaduan dalam proses perencanaan yaitu antara aspek politis, aspek teknokratis dan aspek aspiratif sehingga tahapan konsultasi publik ini diharapkan untuk melengkapi dan menyempurnakan rancangan rencana kerja tahunan pemerintah daerah.

Disampaika bahwa konsultasi publik yang laksanakan ini merupakan rangkaian dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Nunukan tahun 2021 secara partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan pencapaian hasil pembangunan. untuk itu partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu wahana pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan, dengan melibatkan stakeholder penting dan pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Baca Juga:  Pilkades Serentak Bergejolak, Pemerintah dan DPRD Sumenep Bertemu

“Untuk itu partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu wahana pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan, dengan melibatkan stakeholder penting dan pemangku kepentingan pembangunan daerah,” ujar Laura.

Menurut Laura, sebagaimana yang terjadi dari tahun ke tahun pemerintah dan masyarakat dihadapkan semakin kompleksnya tuntutan dan tantangan terhadap proses perencanaan pembangunan, sementara dilain pihak kita juga menghadapi permasalahan keterbatasan sumber daya pembangunan khususnya pembiayaan pembangunan.

“Kondisi tersebut tentunya diperlukan adanya penajaman program pembangunan, pemilahan prioritas kebutuhan yang sangat urgent untuk dirumuskan menjadi program/kegiatan pembangunan yang efektif dalam upaya menjawab permasalahan pembangunan yang mendasar. diperlukannya program/kegiatan strategis yang dapat memberdayakan dan membangkitkan partisipasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan perlu menjadi perhatian bersama,” tambah Laura.

Demikian juga bidang urusan strategis seperti pertanian dalam arti luas, pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur yang tetap menjadi prioritas dengan mengedepankan pemerataan dan pertumbuhan yang berkualitas dalam upaya mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat kabupaten nunukan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa capaian indikator ekonomi makro berdasarkan data badan pusat statistik kabupaten Nunukan menunjukkan angka perbaikan dari tahun ke tahun dari pelaksanaan agenda pembangunan kabupaten nunukan, sementara itu laju pertumbuhan ekonomi kabupaten nunukan tahun 2018 berada diatas laju pertumbuhan rata-rata nasional dan berada posisi ke dua dari lima kabupaten / kota se-provinsi kalimantan utara baik dari tingkat pertumbuhannya yaitu sebesar 6,28% maupun share atau kontribusi  pada pembentukan pdrb provinsi kalimantan utara yaitu sebesar 26,34%.

“Namun dari pencapaian tersebut pemerintah  daerah kabupaten Nunukan  memiliki tugas berat untuk memberikan dorongan dalam transformasi struktur perkonomian dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier”, tuturnya

Baca Juga:  Antisipasi Penyebaran Covid-19, Keluar Masuk Sumenep Wajib Menunjukkan SKM

Dikatakan, pertumbuhan pada sektor pertanian dalam arti luas, industri pengolahan, pariwisata, kebijakan untuk pelaku usaha kecil, mikro dan menengah perlu dipacu dan yang tidak kalah penting adalah pembangunan infrastruktur yang tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan dasar tapi juga sudah diarahkan untuk mendukung sentra-sentra produksi dan pertumbuhan.

Lebih lanjut disampaikan, Kabupaten Nunukan berhasil menurunkan angka kemiskinan dari sebelumnya tahun 2018 berada pada posisi  6,71 %  menjadi 6,05 % pada tahun 2019. Atas pencapaian itu Laura tetap berharap dapat terus ditingkatkan mengingatkan target pencapaian penurunan angka kemiskinan pada tahun 2021 adalah 5 %.

“Ini tentunya membutuhkan kerja keras  dan strategi perencanaan yang terintegrasi dari berbagai aspek yang memberikan derajat intervensi tertinggi dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut,” tambah Laura.

Sementara itu terkait dengan koefisien gini rasio yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol untuk pemerataan sempurna hingga angka satu untuk ketimpangan yang sempurna, Laura memaparkan bahwa hasil dari Kabupaten Nunukan menunjukkan pencapaian indeks gini kabupaten Nunukan  tahun 2018 berada posisi   mendekati pemerataan sempurna yaitu pada angka 0,2944 dan berada lebih baik dari indeksi gini rata-rata provinsi kalimantan utara yang berada pada angka 0,3026 dan lebih baik dari pencapaian indeks gini nasional yaitu 0,389.

Selanjutnya terkait dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT), disampaikan bahwa TPT kabupaten Nunukan menurun dari  7,24 pada tahun 2017 menjadi 4,85 pada tahun 2018. angka TPT kabupaten nunukan pada tahun 2018 terendah kedua dari lima kabupaten / kota di Kalimantan Utara yang juga lebih rendah dibandingkan TPT provinsi maupun TPT nasional.

Pada kesempatan ini disampaikan juga bahwasannya selain capaian indikator ekonomi makro tersebut, pemerintah kabupaten Nunukan juga memberikan perhatian serius dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dimana hal tersebut ditandai dengan progres tindak lanjut rencana aksi nasional pencegahan korupsi yang menunjukan perbaikan pada tahun 2018, update data tanggal 31 Desember 2018 berada pada angka 72 % atau berada pada posisi 285 dari 542 daerah kabupaten atau nasional.

Baca Juga:  Pemecatan Said Didu Diduga Karena Ia Kritisi Freeport dan Utang BUMN

Terkait SAKIP, disampaikan bahwa hasil evaluasi atas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)  yang dilaksanakan oleh kemenpan RB RI tahun 2019 pemerintah kabupaten nunukan mendapatkan predikat B dari sebelumnya berada pada predikat CC.

“Hal ini tentunya merupakan salah satu langkah konkret yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  untuk  mewujudkan agenda reformasi birokrasi melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien”, tambah Laura.

Melihat pada data Bappeda Litbang Kab. Nunukan, Laura juga menyampaikan bahwa aspek daya saing daerah berdasarkan hasil pengukuran daya saing daerah tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara yang menggunakan 4 aspek, 12 pilar, 23 dimensi dan 78 indikator, menempatkan kabupaten Nunukan berada pada posisi daya saing tertinggi dari kabupaten / kota se-Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai IDSD 0,053. hasil pengukuran tersebut juga memberikan rekomendasi agar dilakukan intervensi pada  4 pilar IDSD  yaitu pilar perekonomian, pilar pendidikan dan keterampilan, pilar akses dan pilar kapasitas inovasi.

Pada kesempatan ini, Laura berharap agar seluruh komponen pelaku pembangunan yang hadir untuk memberikan sumbangan pemikiran, sehingga melalui forum konsultasi publik dapat melengkapi dan menyempurnakan rancangan kerja tahunan pemerintah daerah yang dituangkan dalam rancangan awal RKPD tahun 2021.

“Dan disamping itu, yang terpenting adalah adanya sinkronisasi dan sinergitas antar / inter  program pembangunan yang  kemudian diharapkan akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah serta menjawab permasalahan dan kebutuhan mendesak di tahun 2021,” pungkasnya.

Pewarta: Eddy Santry
Editor: Ach. Sulaiman

Loading...

Terpopuler