NUSANTARANEWS.CO, Solo – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan dalam mempercepat mewujudkan swasembada pangan, Kementerian Peertanian (Kementan) telah merevisi beberapa kebijakan. Salah satunya dengan merevisi Permentan sebanyak 291 Permentan sampai dengan hari ini yang menghambat terwujudnya swasembada pangan.
“Misalnya, merevisi Perpres tentang pengadaan melalui tender menjadi penunjukan langsung,” kata Mentan Amran saat menjadi menjadi pembicara dalam diskusi Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (RAPIMNAS KADIN) 2019 bertajuk “Meningkatkan Ekspor dan Mendorong Pembangunam Industri yang Berdaya Saing Menuju Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan” di Solo, Rabu (28/11/2018).
Baca: Menteri Beberkan Kontribusi Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional
“Dulu semua tender, sedangkan komoditas pertanian tanaman semusim. APBN keluar di bulan Januari, 3 sampai 4 bulan musim hujan lewat, sementara peralatan dan bibit tiba di musim kering. Ini persoalan 70 tahun terjadi. Sekarang dengan penunjukan langsung jika butuh traktor hari ini, besok sudah tiba karena menggunakan e-catalog,” imbuhnya.
Menurut Amran, kebijakan pertanian selama 4 tahun Jokowi-JK pun berhasil membangun pertanian modern. Ini terlihat dari bantuan mekanisasi pertanian hingga saat ini mencapai 370.378 unit. Modernisasi pertanian saat ini untuk mendukung Revolusi Industri 4.0.
“Ke depan olah lahan, tanam, panen hingga pengolahan dilakukan menggunakan remote control. Traktor roda 4 menggunakam remote control sudah kami ciptakan. Ini terobosan baru untuk memajukan industri pertanian dan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia,” tandas Amran.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan dalam rangka meningkatkan investasi dan ekspor, Kadin telah bekerjasama dengan Kementan. Kadin dan Kementan pun bersinergi untuk meningkatkan keterampilan generasi muda melalui pengembangan Politeknik Pembangunan Pertanian.
Baca Juga: Kebijakan Local Content Penunjung Kemampuan Industri Dalam Negeri
“Kami sangat bangga, di mana Kadin dengan Kementan telah membuat kesepakatan kurang lebih 3 bulan lalu, kami kumpulkan 16 perusahaan. Hasilnya pengurusan izin pertanian saat ini sangat cepat, hanya butuh waktu beberapa jam. Kini 2 perusahaan sudah keluar izinnya,” tutur Rosan dihadapan Presiden RI, Joko Widodo dan peserta Rapimnas.
Hadir pada pertemuan tersebut Presiden RI Joko Widodo, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono, dan peserta Rapimnas dari berbagai daerah.
Pewarta: Roby Nirarta
Editor: M. Yahya Suprabana
