Politik

Perppu Ormas Dinilai Gerogoti Elektabilitas Jokowi

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Komisi II DPR pada hari ini (4/10/2017) menggelar rapat bersama dengan pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).

Agenda rapat tersebut digelar dalam rangka mendengarkan penjelasan pemerintah terkait Perppu Ormas yang belakangan menjadi polemik.

Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Indo Survey & Strategy Herman Dirgantara menjelaskan bahwa polemik Perppu Ormas dinilai gerogoti elektabilitas Presiden Jokowi.

“Saya menganggap, muatan polemik Perppu Ormas secara khusus memang sengaja untuk menggerogoti elektabilitas petahana,” ungkap Herman dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Rabu (4/10/2017).

Herman pun menegaskan, penerbitan Perppu Ormas sejatinya merupakan sikap politik negara, sehingga seharusnya bisa dinilai secara objektif.

“Ini yang berulang kali saya katakan, HTI dan ormas-ormas lainnya yang menolak seharusnya bisa bijak dan mau bersikap objektif,” sambungnya. (*)

Editor: Romandhon

Related Posts

1 of 33