NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sekjen Majelis Permusyawaratan Pribumi Indonesia (MPPI), M.D. La Ode menilai sejak 2014 hingga dewasa ini secara eksplisit Etnis Cina Indonesia (ECI) mendapat status politik etnisitas mulia. Sebaliknya lanjut dia, Pribumi dianggap mendapatkan status politik hina dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ini indikasi bahwa sumber konflik horizontal dan vertikal diciptakan oleh Pemerintahan Jokowi. Contoh konkritnya yaitu kebijakan regulasi ujaran kebencian,” ungkap M.D. La Ode dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/9/2019).
Menurut dia, substansinya Pribumi wajib menyukai ECI dan jika tidak maka akan dituntut dengan hukuman pidana meskipun hanya menyebut istilah Cina. Padahal status psikologi politik ECI di Indonesia sejak abad XIII-XXI, kata dia adalah terbenci oleh Pribumi. Di sisi lain mereka melalui aparatus Ministry Security State (MSS) dan Military Departement Intelijence (MID)-nya, disinyalir turut campur dalam kecurangan pilpres untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf.
Untuk itu MPPI, lanjut La Ode, perlu menyampaikan pernyataan sikap politik antara lain, mendesak Jokowi sebagai Presiden RI yang sah, agar kembali berpolitik dengan rujukan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar etika tindakan politiknya.
Selanjutnya pasangan Capres dan Cawapres Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi seyogyanya bertarung untuk mendapatkan kekuasaan politik NKRI melalui asas Luber dan Jurdil. Keduanya agar berpikir pula memperoleh kekuasaan dan menjalankan kekuasaan secara beradab sesuai dengan ideologi Pancasila sebagai Waltenschaung dan staatfundamentalnorm bagi Bangsa Indonesia dalam berdemokrasi di Negara Pancasila.
La Ode juga menilai, ECI dan Cina Komunis disinyalir telah memulai menciptakan konflik politik, psikologi, dan konflik budaya antara institusi Militer dengan institusi Polri. Dirinya memberikan contoh kasus sinergitas Polri dan TNI, ‘Policing Democracy”, dan pelecehan moral AKBP Lalu Muhammad Iwan menuduh Ditpalad Brigjen TNI Subagyo dan keluarganya mencuri HP miliknya, pada tanggal 3 Juni 2019 di Hotel Atrium Cilacap, Jawa Tengah.
“Selain itu, ECI dan Cina Komunis juga mulai melakukan sponsor melumpuhkan satuan kekuatan politik nasional yaitu ummat Islam, Pribumi, dan Militer. Kasus kasunya ialah kriminasilasi para ulama, persekusi para ulama, dan mempertentangkan antara organisasi Islam besar di Indonesia. Mempertentangkan antara Pribumi dengan kelompok etnis Arab melalui selogan “terima Islamnya tolak Arabnya”, serta mempertentangkan kelompok etnis Dayak dengan kelompok etnis Melayu di Kalimantan,” jelasnya.
Sejarah Perjuangan Politik Bangsa Indonesia
La Ode mengingatkan agar bangsa Indonesia kembali mengingat sejarah perjuangan politik Bangsa Indonesia. Dirinya mengatakan, tanpa dukungan kuat semangat nasionalisme semua warga kelompok etnis Arab dan peranakannya, mustahil Indonesia meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.
Di antara warga etnis Arab dimaksud, lanjut La Ode ialah Kesultanan Pontianak Sultan Syarif Hamid II, Kesultanan Siak Sultan Syarif Kasim II yang semua kekuasaannya dan uang 13 juta Gulden dihibahkan kepada NKRI melalui Bung Karno, AR. Baswedan, Mr. Hamid Algadri, Raden Saleh Syarif Bustaman, Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati), Rahmat (Sunan Ampel), Ainul Yakin (Sunan Giri), Ibrahim (Sunan Bonang), Qasin (Sunan Drajat), Hasanuddin (Sultan Banten), Pangeran Jayakarta, Kyai Adipati Hario Yudhonegoro (Bupati Lasem), Pangeran Abdulhamid Diponegoro, Habib Abdurrachman Al-Zahri (satu di antara pemimpin Perang Aceh), Syech Yusuf Al Makassari dari Kesultanan Gowa, Panglima Polim, Abdullah bin Alwi Alatas Pemuka Gerakan Pan-Islam, Haji Omar Sayyid Tjokroaminoto (Bapak Pejuang Kemerdekaan), RM, Hasan Dajajadiningrat (seorang pemimpin Sarekat Islam dalam Kongres Sarekat Islam) HMA. Husin Alatas, Hoesein Bafagih (Reformis Islam untuk kemerdekaan), AS. Alatas, Abdullah Bayasut, Aly Gathmyr dan Salim Maskati (keduanya Perintis Kemerdekaan).
Sementara ECI, kata La Ode disebut terus berkhianat terhadap Bangsa Indonesia sejak Abad XIII-XXI hingga kini. Dirinya menjelaskan, bahwa pada Abad XIII, Cina melakukan ekspansionis di Jawa untuk menganeksasi Nusantara dari Pribumi. Tetapi misinya berhasil ditumpas Raja Sumenep Aryawiraraja dari Madura, Raja Singosari Raden Wijaya dari Malang, dan Jayakatwang dari Keddiri.
Tahun 1740, ia memberontak di Batavia. Kemudian pada tahun 1777, ia mendirikan Republik Lan Fang di Monterado dan Mandor (sekarang Kalbar) setelah berkhianat kepada Kesultanan Sambas yang mendatangkan mereka untuk mendulang emas di wilayah Sambas.
Selanjutnya pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, mereka menghina pemuda Indonesia melakukan kemudian mereka Walk Out, menolak kemerdekaan Indonesia melalui wakilnya Liem Koen Hian, menumpas Pribumi Pro Kemerdekaan Indonesia melalui milisinya Pho An Thuy bersama Reymond Westerling (Belanda).
Tahun 1965, lanjut La Ode, mereka melakukan Kudeta G.30S/PKI/1965 melalui Siauw Giok Thjan Ketua Bapperki. Tahun 1967, mereka mendirikan Negara Kalimantan Utara bersama PGRS/PARAKU dan sisa sisa G.30S/PKI/1965 di antara Teritori Kalbar dengan Tertori Sarawak Malaysia Timur.
Selanjutnya pada tahun 1998, mereka turut menjatuhkan Presiden Soharto dengan membawa lari modal nasional ke luar negeri USD 200 miliar, yang mengakibatkan krisis moneter di Indonesia. Di Era Reformasi, ungkap La Ode, saat ini ECI bersama Cina Komunis kembali memulai niat politik buruknya untuk menganeksasi NKRI dari kuasa Pribumi dalam tempo 2×5 tahun (2019-2029) ke depan melalui saluran demokrasi.
“Kami Pribumi Bangsa Indonesia memperingatkan keras kepada ECI dan Cina Komunis agar “jangan bemain api” di Indonesia. Jika ECI dan Cina Komunis tetap meneruskan niat itu, Insya Allah akan ditumpas seperti yang telah dilakukan oleh Nenek Moyang kami dahulu dengan Sumpah Palapa Maha Patih Gadjah Mada kepada Cina Nenek Moyang ECI dan Cina Komunis saat ini. Kami Pribumi sebagai generasi penerusnya akan menumpas ECI dan Cina Komunis dengan menggunakan dua instrumen Konstitusional 4 (empat) konsensus dasar nasional yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Sumpah Pribumi yakni: “Melawan dengan tegas segala bentuk ketidak adilan oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain terhadap Pribumi Indonesia”,” tandasnya.
Pewarta: Romandhon
