NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah Al Shuaibi diminta untuk pulang ke negara asalnya lantaran dinilai ikut campur urusan politik Indonesia lewat cuitannya di akun resmi twitternya, Minggu (2/12/2018) lalu.
Ahli Politik Timur Tengah, Dr. Dina Sulaiman mengaku mengikuti kasus cuitan Osamah tersebut bahkan sejak sebelum viral dan akhirnya mendapat tanggapan dari PBNU.
“Kebetulan saya ikuti sejak awal, sebelum viral. Dia mencuit hari Minggu, sekitar jam 14, lalu diomel-omeli oleh beberapa pengguna twitter yang paham bahasa Arab. Sekitar jam 21 malam, saya cek lagi, cuitannya sudah dihapus. Tentu saja, sudah ada yang ambil screenshot-nya. Besoknya, mulai ramai yang berkomentar berdasarkan SS tersebut,” ujar Dina dalam keterangan tertulisnya.
Baca Juga:
- Dinilai Campuri Urusan Politik Indonesia, PBNU Desak Pemerintah Pulangkan Dubes Saudi
- Dinilai Ikut Campur Urusan Dalam Negeri, DPR Desak Pemerintah Pulangkan Dubes Arab Saudi
- Kabar Warga Palestina Dilarang Haji, Kata Dubes Arab Adalah Bohong
Dubes Osamah, hemat Dina, mungkin saja kepleset nge-tweet (menyebut Banser sebagai ‘organisasi sesat’) lalu segera dihapus setelah sadar konsekuensinya. “Tapi kalaupun kepleset, itu menunjukkan bahwa sang Dubes (dan rezim Saud) memang memandang negatif pada Banser dan NU,” kata Dina.
Mengapa? Kalau dilihat dari sejarahnya, lanjut Dina, NU dulu didirikan dengan tujuan melawan Wahabisme Saudi. Selama ini pun, ormas yang paling depan melawan ormas-ormas Wahabi adalah NU.
“Mengapa Wahabi harus dilawan? Contoh kasusnya: perang di Suriah selama 7 tahun adalah karena para penganut ideologi Wahabi akut rame-rame angkat senjata. Mereka disponsori dana dan senjata oleh Saudi, Qatar, AS, Inggris, dll,” ungkap Dina.
Menurut Dina, apa yang dilakukan Dubes Saudi adalah berkomentar kasar atas sebuah ormas yang punya posisi sangat terhormat di tengah masyarakat Indonesia (NU). “Ini tidak patut dilakukan oleh seorang diplomat asing. Nah, pemerintah Indonesia (diwakili Kemenlu) memang harus merespon kekurangajaran ini,” katanya.
Kemenlu, kata Dina, punya standar mekanisme dan akan mengambil langkah yang paling tepat. Pengusiran dan pemutusan hubungan diplomatik adalah opsi paling akhir. Sebelumnya ada langkah-langkah lain yang bisa diambil. Di satu sisi Kemenlu harus menyampaikan protes/ketersinggungan keluarga besar NU dan bangsa Indonesia, tapi di saat yang sama kepentingan nasional tetap harus dijaga, jangan sampai memunculkan masalah yang lebih serius.
Apa masalah yang lebih serius itu? Tanya Dina. “Bila Dubes Osamah diusir, hampir pasti, balasan serupa akan dilakukan Saudi (Dubes Indonesia di Saudi juga diusir). Bahkan, bisa saja Saudi membalas dengan melarang jamaah Indonesia berhaji/umroh,” cetusnya.
“Nah, apa masyarakat sudah siap bersama-sama mendukung pemerintah bila haji diboikot Saudi? Warga Qatar dan Palestina juga sedang diboikot haji oleh Saudi tapi mereka marahnya ke Saudi, bukan ke Emir/Presidennya. Dua tahun yang lalu, Iran juga ‘dimainin’ Saudi (dipersulit berbagai hal), sampai akhirnya Iran memutuskan ‘menjaga harga diri’ dengan tidak mengirim jamaah hajinya. Tapi warga Iran tidak menyalahkan pemerintahnya sendiri. Mereka mampu bersikap objektif,” urai Dina.
Bagaimana dengan orang Indonesia? Sanggup?. Sambung Dina. Masyarakat Indonesia masih sangat banyak yang mengira rezim Saud adalah representasi umat Islam. Kelompok-kelompok radikal yang selama ini terindikasi kuat berafiliasi dengan Saudi hampir pasti akan memanfaatkan situasi. Demo berjilid-jilid. Bahkan sangat mungkin mereka menyerukan angkat senjata melawan ‘rezim anti-Islam’. Dana, senjata? Gampang. Lagi-lagi, Suriah buktinya.
“Anda pikir, takfirisme di Indonesia yang merajalela sejak dimulainya Perang Suriah (2012) itu tidak perlu dana amat-besar? Mereka bisa mencetak jutaan buku dan spanduk; mengadakan seminar-seminar di seluruh Indonesia (terutama isu yang dipakai adalah “Syiah bukan Islam” dan selalu dikaitkan dengan konflik Suriah yang selalu saja diframing sebagai konflik antarmazhab), itu duitnya dari mana?,” terang Dina.
Indikasi kuat lainnya, kata Dina, betapa bahayanya sikon ini bila tidak diatasi dengan bijak: para pengusung Papua merdeka (serta seleb ZSM) sudah mulai teriak-teriak ambil momen. Logika yang mereka bangun: usir Dubes Saudi, kalau nggak, jangan salahkan kalau gerakan Papua merdeka semakin menguat.
Apalagi, lanjutnya, hampir bersamaan, ada 31 orang yang sedang bekerja keras membangun Papua malah dibunuh. Jelas, yang melakukannya adalah faksi yang tak mau Papua dibangun dan maju. Mereka ingin rakyat Papua terus merasa diabaikan lalu berontak menuntut ‘kemerdekaan’.
“Mengaitkan dua kejadian ini gampang sekali. Lihat di Timteng, selama ini rezim Saud berkoalisi dengan siapa? Amerika. Siapa pembela terbesar rezim Saud? Amerika. Trus, yang berkepentingan di Papua siapa? Amerika. Yang akan sangat untung bila NKRI pecah jadi negara-negara kecil siapa? Yang banyak baca soal berbagai proses balkanisasi yang diusung AS di dunia pasca PD II, akan tahu jawabannya: Amerika,” jelasnya lagi.
“Coba googling, ada video Hillary Clinton yang bangga bilang bahwa AS bersama Saudi dan ideologi Wahhabi-nya membentuk Taliban/Al Qaida demi mengusir Soviet di Afghanistan. Lalu, AS pula yang membombardir Afghanistan dengan alasan melawan terorisme,” sambung Dina.
Jadi, hemat Dina, hadapi negara ‘kecil’ sponsor terorisme dengan bijak, manfaatkan momen ini untuk membongkar siapa sesungguhnya dia. “Tapi, jangan buka celah yang bisa dipakai oleh negara ‘besar’ simbahnya sponsor radikalisme untuk mengacak-acak NKRI,” usulnya.
“Saran konkrit untuk netizen pro NKRI: tak perlu menyuarakan usir Dubes Saudi, cukup paksa dia agar minta maaf. Galang dukungan publik dengan membongkar berbagai kejahatan Saudi selama ini, antara lain, kasus terorisme & penyebaran Wahabisme serta perang Yaman. Dan jangan lupakan pula, ada Amerika di samping Saudi,” tandasnya.
Pewarta: Setya/TW
Editor: M. Yahya Suparabana
