NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Merespon situasi lonjakan harga beras, mahalnya biaya listrik, upah murah, serta rencana impor beras 500 ribu ton oleh pemerintah, para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) tengah mempersiapkan aksi secara terus menerus sepanjang tahun 2018.
Hal ini disampaikan Presiden KSPI, Said Iqbal dalam keterangan resminya kepada Nusantaranews.co, Jumat, 2 Februari 2018. Menurut Said Iqbal, saat ini konsolidasi sudah dilakukan. Para koordinator aksi dari masing-masing daerah juga sudah menyatakan kesiapannya untuk memaksimalkan massa aksi.
Karena itu, lanjut dia, pihaknya meminta kepada pihak kepolisian agar berpihak kepada rakyat yang sudah semakin susah. “Jangan tunduk kepada penguasa, karena polisi sebagaimana juga tentara lahir dari rakyat bukan dibentuk oleh kekuasaan, kemuliaan institusi kepolisian harus dijaga bukan hanya dikendalikan segelintir pejabat polisi,” ungkapnya.
Said Iqbal menambahkan, buruh sangat merasakan sekali hal ini, Menurutnya, saat melakukan aksi memperjuangkan aspirasi buruh dan rakyat kecil, polisi lebih banyak mengedepankan security approach daripada welfare approach. “Karenanya KSPI meminta agar tidak ada pemblokiran terhadap buruh yang akan masuk ke Jakarta pada tanggal 6 Februari 2018 ini,” kat Said Iqbal.
“Kami sudah siap. Saya berharap tidak ada pemblokiran oleh aparat terhadap massa yang akan bergerak ke Jakarta,” ujarnya.
Selain menggelar aksi di Istana Negara, KSPI juga mempertimbangkan akan melakukan aksi di Balaikota DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk menagih janji Gubernur DKI Anies Baswedan – Sandiaga Uno yang belum memutuskan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
“Sama seperti UMP, UMSP seharusnya ditetapkan sebelum bulan Januari. Tetapi hingga saat ini Gubernur DKI belum juga menetapkan Upah Minimum Sektoral. Dan kami minta Anies-Sandi jangan berbohong untuk yang kedua kalinya dengan buruh,” tegasnya.
Editor: Romandhon
