NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pernyataan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tentang adanya impor senjata api ilegal sebanyak 5 ribu pucuk telah menjadi isu terhangat Indonesia. Di level nasional, isu ini bukan hanya hangat tetapi sudah mulai memanas. Padahal, Pilpres 2019 masih relatif jauh tetapi isunya sensitif sudah dimulai dari sekarang.
Sebagaimana diketahui, dalam acara ‘Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017) , Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo ke Indonesia. Namun, Panglima TNI tidak memberikan info secara rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan.
Desas-desus yang berkembang di ranah publik, institusi yang dimaksud mengarah kepada Badan Intelijen Negara (BIN) yang kini dipimpin Jenderal Pol Budi Gunawan.
Rumornya, Kepala BIN menginstruksikan pembelian 5.000 senjata api kepada Kapolri Tito Karnavian dengan alasan untuk memperkuat pemberantasan terorisme. Dan pada Juli lalu, Kapolri memang sempat membeberkan bahwa institusinya memang akan membeli senjata api, bahkan jumlahnya sampai 10 ribu untuk mempersenjatai anggota kepolisian tanah air. Rencana pembelian senjata yang menggunakan dana APBN ini masih belum tampak terlaksana. Dan sejauh ini, belum ada pemberitaan media massa maupun pemberitahuan secara resmi dari institusi kepolisian terkait sudah dibeli atau tidaknya ribuan senjata itu.
Namun belakangan, terutama menjelang peringatan pengkhianatan G3S/PKI, rencana pembelian senjata api ini kembali mencuat dan membuat panas. Desas-desus yang berkembang, senjata itu bukan berupa pistol seperti yang direncanakan KaBIN dan Kapolri melainakn senjata api laras panjang. Informasi ini juga masih belum ada kejelasannya, melainkan hanya desas-desus yang berkembang secara liar di ranah publik negeri, sehingga menimbulkan sejumlah pertanyaan bersifat was-was.
Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, TB Hasanuddin, misalnya. “Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran Negara ( APBN ). Nah, ini 5.000 pucuk senjata api ilegal, siapa yang memesan? Untuk siapa? Dan untuk apa?” ujar Hasanuddin di Jakarta, Minggu (24/9/2017).
Jika benar adanya rencana pembelian senjata tersebut, bisa dibayangkan saja 5.000 pucuk senjata api itu setara dengan kekuatan 4 -5 batalyon tempur.
Di lain pihak, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mendesak dilakukannya pengusutan soal impor senjata ilegal tersebut dengan kepala dingin agar terlepas dari intrik-intrik politik.
“Di satu sisi tidak boleh ada yang paranoid bahwa isu tersebut digoreng untuk memperburuk citra pemerintah, tapi di sisi lain harus diwaspadai juga adanya pihak-pihak yang mengadu domba antar instansi resmi negara. Sebelum ada keterangan yang jelas dari Panglima TNI soal institusi mana yang pernah berencana mengimpor senjata, baiknya kita semua tidak berasumsi. Masalah ini adalah masalah hukum, jadi kita hanya boleh memberikan penilaian berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum,” katanya di Jakarta, Minggu (24/9/2017).
Terkait dengan munculnya rumor bahwa BIN ada di balik ucapan Jenderal TNI, Sufi Dasco menyangsikannya. “Menurut saya spekulasi tersebut sangat tidak berdasar. Kita tahu berdasarkan tugas dan wewenang di bidang intelejen tidak ada kepentingan BIN untuk mengimpor senjata dengan jumlah begitu besar,” sebutnya.
Dijelaskannya lagi, dengan fungsi intelijen BIN mengumpulkan informasi berdasarkan fakta untuk mendeteksi dan melakukan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
“Jika mengacu pada tugas dan wewenang tersebut, sepertinya sudah jelas bahwa yang dimaksud Panglima TNI bukan BIN,” ungkapnya.
Sekali lagi, isu terkait pembelian senjata api ini muncul di tengah panasnya isu kebangkitan PKI. Kemunculan isu penyelundupan 5.000 senjata ilegal bisa saja membuat masyarakat berpikir ada pihak yang ingin mengulang pemberontakan G30S/PKI. (ed)
(Editor: Eriec Dieda & Romandhon)
