Presiden RI Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmanto. (Foto: Dok. Antara/Edit)
Presiden RI Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmanto. (Foto: Dok. Antara/Edit)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wacana pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kembali hangat diperbincangkan masyarakat. Ini menyusul Gatot Nurmantyo yang beberapa bulan lagi akan segera memasuki masa pensiun. Kandidat Panglima TNI yang baru saat ini masih dipersiapkan oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi untuk dilaporkan pada Presiden Joko Widodo yang sedang berada di luar negeri.

Menurut pengamat intelijen Ridlwan Habib, wacana pergantian Panglima TNI ini merupakan suatu kewajaran. “Bagian dari rotasi kepemimpinan yang normal,” katanya di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Pergantian Panglima TNI mutlak sepenuhnya hak Presiden. “Bapak Presiden bisa dan boleh mengganti Panglima kapan saja, tentu dengan mekanisme mengajukan usulan nama kepada DPR,” katanya.

BACA JUGA:

Lebih lanjut Ridlwan mengatakan Indonesia perlu Panglima TNI yang fokus pada penguatan strategi pertahanan Indonesia di kawasan. Setidaknya, kata dia, ada tiga dinamika isu kawasan yang harus menjadi perhatian khusus TNI.

Pertama, tentang isu Laut Tiongkok Selatan. Posisi Indonesia yang amat strategis membutuhkan visi kepemimpinan Panglima TNI yang jelas terhadap isu ini. “Perlu penguatan pangkalan pangkalan di pulau terluar, misalnya di Ranai. Lalu juga tambahan alutsista untuk TNI AL dan TNI AU,” jelasnya.

Angkatan Laut Indonesia idealnya harus mampu beroperasi maksimal di luar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) bahkan hingga 200 nautical mile dari lepas pantai Indonesia. Panglima TNI idealnya juga harus memikirkan interoperability ketiga angkatan yang saling mendukung dalam mengamankan wilayah Indonesia. “Jangan hanya terjebak dalam isu dalam negeri saja,” katanya.

Kedua, dinamika konflik ISIS di Filipina Selatan. Meskipun Marawi sudah berhasil direbut oleh tentara Filipina, namun jalur laut belum sepenuhnya aman. ” Perlu penguatan operasi bersama Angkatan Laut didukung dengan kekuatan armada Udara di kawasan itu,” ujar Ridlwan.

“Isu ini tidak boleh diremehkan dan dianggap angin lalu. Butuh Panglima TNI yang memahami secara detail mekanisme operasi laut dan operasi udara,” tambahnya.

Selanjutnya ketiga, isu Papua yang terus digaungkan oleh kelompok-kelompok separatis di Papua. Menurut Ridlwan, seorang Panglima TNI idealnya memiliki kemampuan pengendalian operasi penggalangan agar isu Papua tidak dimanfaatkan secara negatif oleh kelompok separatis bersenjata. Ia mencontohkan, misalnya dengan menggalang dukungan negara negara di Pasifik Selatan agar mau menerima kepemimpinan Indonesia dalam memerangi tindakan ilegal pencurian ikan di laut sekitar kawasan (IUU Fishing) . Pengaruh Indonesia diharapkan mampu mencegah internasionalisasi isu Papua oleh gerakan separatis bersenjata.

“Permasalahan strategis yang global seperti ini yang idealnya menjadi prioritas fokus Panglima TNI dan bukan soal politik dalam negeri,” paparnya.

Terakhir, Ridlwan meyakini Presiden Joko Widodo sudah memiliki calon pengganti yang tepat. “Pak Jokowi tentu sudah punya kalkulasinya, dari sisi waktu tentu sudah wajar jika panglima yang sekarang diganti,” tutupnya.

Editor: Redaksi/NusantaraNews

Komentar