Mancanegara

Perdana Menteri Inggris Putuskan Bekukan Parlemen Demi Brexit

Perdana Menteri Inggris Putuskan
Perdana Menteri Inggris putuskan bekukan Parlemen. Aksi protes menentang pembekuan parlemen/Foto: CNN

NUSANTARANEWS.CO – Perdana Menteri Inggris putuskan bekukan Parlemen. Keputusan Boris Johnson untuk membekukan Parlemen Inggris untuk sementara waktu sampai sebelum batas waktu negara itu untuk meninggalkan Uni Eropa (UE) mendapat banyak kecaman. Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalanan pada Sabtu (31/8) kemarin di London dan kota-kota lain di penjuru Inggris.

Unjuk rasa yang berlangsung di seluruh penjuru Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara kemarin merupakan respon terhadap seruan melalui media sosial. Para pengunjuk rasa menuduh perdana menteri mencoba membungkam penentangan atas inisiatif Brexit yang dibuatnya.

Seperti diketahui, minggu ini akan terjadi debat di parlemen terkait rencana pengesahan Brexit pada 31 Oktober mendatang.

Puluhan ribu pengunjuk rasa yang berkumpul di London dan kota-kota lainnya bertekad untuk memblokir Brexit. Para pengunjuk rasa di London juga sempat memblokade lalu lintas di jembatan pusat kota dan di Trafalgar Square.

Baca Juga:  Dewan Kerja Sama Teluk Dukung Penuh Kedaulatan Maroko atas Sahara

Aksi protes itu diorganisir oleh kelompok anti-Brexit, yang bersekutu dengan oposisi Partai Buruh.

Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn, telah menyerukan kepada para pendukungnya untuk berunjuk rasa dalam sebuah rapat umum di Glasgow, Skotlandia. Corbyn mengatakan Johnson, menjadi perdana menteri bukan melalui pemilu, jadi dia tidak memiliki mandat untuk membekukan Parlemen atau keluar dari Uni Eropa.

Di London, para pengunjuk rasa: “Boris Johnson, Anda seharusnya malu padamu!” Beberapa orang membawa slogan-slogan yang mengatakan: “Hentikan Kudeta” sehubungan dengan pembekuan parlemen yang dianggap sebagai tindakan yang mengabaikan demokrasi.

Hampir 1,7 juta orang telah menandatangani sebuah petisi publik yang menuntut Perdana Menteri Johnson membatalkan rencana pembekuan

Rencana Johnson juga mendapat tentangan di Parlemen dan para penentang berencana untuk mencegah pengesahan undang-undang Brexit minggu ini. Namun hal itu menjadi sulit dilakukan bila perlemen dibekukan.

Pembekuan Parlemen juga ditantang dalam tiga kasus pengadilan terpisah yang dijadwalkan untuk disidangkan minggu depan.

Baca Juga:  Penghasut Perang Jerman Menuntut Senjata Nuklir

Mantan Perdana Menteri John Major telah bergabung dengan salah satu tuntutan hukum, meningkatkan kemungkinan bahwa ia akan berdebat di pengadilan bahwa perdana menteri saat ini, sesama anggota Partai Konservatif, bertindak tidak tepat dengan menutup Parlemen.

Johnson, yang membantu memimpin kampanye referendum Brexit yang sukses, mengatakan pemerintahnya secara aktif mengejar kesepakatan baru dengan para pemimpin UE dan mengklaim oposisi terhadap kebijakannya akan membuat lebih sulit untuk mendapat konsesi dari Eropa. (Alya Karen)

Related Posts

1 of 3,053