NUSANTARANEWS.CO – Komisi D DPRD Jatim mendesak pemerintah pusat untuk membentuk tim khusus untuk percepatan pembangunan jalan tol di Jatim yang dijadwalkan akan selesai sebelum lebaran 2017.
“Harus dibentuk tim khusus. Tim ini, selain memonitor pekerjaan tol ini secara langsung, juga bertugas untuk menyelesaikan pembebasan lahan yang salah satu diantaranya menjadi penghambat pembangunan tol,” ujar anggota Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim saat dikonfirmasi, Selasa (10/1/2017).
Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan dengan lahirnya Pergub 49/2016 tentang Pertambangan ini menjadi langkah maju dalam hal menyuplai kebutuhan material bagi jalan tol, baik itu batu maupun pasir. “Beberapa bulan yang lalu, masyarakat Ngawi, khususnya pengusaha tambang wadul ke dewan karena disegel polisi tidak boleh nambang, sehingga suplai material untuk jalan tol Ngawi dan sekitarnya berhenti,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto menyatakan yang masih mungkin bisa kelar sebelum Lebaran 2017 adalah ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto. “Tapi Mojokerto-Ngawi, termasuk juga Pandaan-Malang hampir pasti tidak mungkin selesai sebelum Lebaran 2017,” kata Hamy Wahjunianto.
Terkait proyek-proyek jalan tol,politisi asal PKS ini memberikan masukan agar pemerintah pusat menyiapkan anggaran pembangunan infratrukturnya secara matang. Selain itu, pemerintah juga harus memilih proyek mana saja yang harus didahulukan pengerjaannya.
“Pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk proyek pembangunan infrastruktur. Lalu memilih proyek pembangunan mana yang jadi prioritas untuk segera diselesaikan. Pembangunannya harus benar-benar tuntas agar tragedi Brexit Lebaran tahun lalu tidak terulang,” tegasnya. (Three)
