NUSANTARANEWS.CO – Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) membahas antisipasi terkait dengan media sosial (medsos) pada tanggal 29 Desember 2016 lalu. Dalam rapat itu, aparat hukum diminta melakukan penindakan yang tegas dan keras bagi pengguna media sosial yang melontarkan ujaran kebencian, fitnah, adu-domba dan ujaran yang berpotensi memecah-belah bangsa.
Ratas dilakukan Jokowi sebab belakangan medsos menjadi sedemikian liar. Karena itu, penting diketahui faktor-faktor yang menyebabkan medsos menjadi kian liar.
Menanggapi hal itu, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Johannes Suryo Prabowo memberikan catatan penting kepada kita semua. Menurut mantan Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini, penyebab utamanya adalah lantaran pemberitaan “media mainstream konvensional” yang hampir semua berpihak pada pemerintah.
“Dan kinerja DPR/DPRD yang terkesan hanya mengamini maunya pemerintah, dan tidak mampu menyerap aspirasi rakyat akibat terlalu sibuk ngurusi pilkada di daerahnya masing-masing,” sambung Suryo dalam tulisannya, Sabtu (31/12/2016) seperti dikutip dari situs resmi miliknya.
Dengan dua penyabab utama tersebut, taruna lulusan terbaik ini menyatakan bahwa, yang terjadi kemudian adalah, fungsi kontrol terhadap pemerintah diambil-alih oleh rakyat (netizen) secara langsung, dan spontan tanpa melalui “gatekeeper”. Ini semua menjadikan setiap orang bisa melampiaskan emosi dan pendapatnya semau-maunya.
“Bahkan sampai membuat berita bohong (hoax) untuk mendramatisir buruknya kinerja pemerintah yang dinilainya tidak diberitakan oleh media mainstream. Uniknya selain media mainstream, pemerintah juga “dibantu” oleh buzer yang kerjaannya juga membuat hoax untuk mengklaim keberhasilan pemerintah, dan untuk membunuh karakter para netizen pengkritik pemerintah. Perang opini publik atau perang medsos pun terjadi,” ungkap Suryo.
Mantan Wakil Gubernur Timor Timur (Sebelum Pisah dengan NKRI) ini juga mengatakan, dalam perang opini seperti ini pemerintah tentu sulit menjadi “wasit” sekaligus pemain. Memberangus para akun netizen dan memenjarakan pemiliknya bukanlah opsi yang bijak, karena justru akan memperbanyak lahirnya gerilyawan cyber yang baru.
“Oleh sebab itu, hal yang perlu dilakukan adalah, pemerintah cukup bekerja yang benar dan transparan, tanpa mengandalkan pencitraan via media mainstream dan buzer. Kemudian bebaskan media mainstream untuk bisa kembali pada fungsinya semula sebagai kontrol pemerintah, dan pembawa pesan kebenaran kepada rakyat,” redu Suryo.
Mengakhiri pernyataannya, Suryo Prabowo melempar pertanyaan, “bagaimana dengan anggota DPR/DPRD?…”. Namun secara bersamaan pihaknya meminta untuk mengabaikan pertanyaan tersbeut. “Karen keberadaan mereka dalam perang medsos benernya gak ngaruh-ngaruh amat koq,” ujarnya.
“Selamat memasuki tahun 2017. Semoga kawan-kawan kita di DPR/DPRD benar-benar bisa mewakili rakyat untuk mengingatkan pemerintah agar kebijakkannya bisa berpihak pada Rakyat. Sehingga Indonesia ditahun 2017 bisa membaik dan tidak gaduh lagi,” tandas Suryo beriring doa dan harapan. (sule/red-02)
