NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Kaltara juga Bunda PAUD Kaltara, Rita Ratina Irianto Lambrie mengatakan, peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota harus memiliki kesamaan persepsi dan bersinergi dengan pemerintah pusat dalam pembinaan dan peningkatan layanan PAUD.
“Bunda PAUD diharapkan memiliki pemahaman yang meningkat mengenai kerangka kebijakan global dan nasional di bidang PAUD,” kata Rita melalui keterangan resmi yang diterima nusantaranews.co, Rabu (3/4/2019).
Ia pun berharap pemahaman peran Bunda PAUD sebagai penggerak utama dalam pembinaan layanan PAUD di daerah masing-masing, khususnya di Provinsi Kaltara nantinya lebih meningkat.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI Harris Iskandar menjelaskan, peran strategis Bunda PAUD antara lain mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan layanan PAUD berkualitas.
“Bunda PAUD harus dapat memotivasi pengelola, penyelenggara, pembina, serta pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas,” jelas Harris.
Selain itu, Bunda PAUD juga dituntut menggali berbagai sumber daya dana untuk mendukung penyelenggaraan program PAUD berkualitas di wilayahnya melalui sumber dana, memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan atau daerah untuk mendukung pembinaan dan pembiayaan pelaksanaan layanan PAUD berkualitas.
“Bunda PAUD pun harus mampu mendorong peningkatan jumlah dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD (kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan),” katanya. (mys/nn)
Editor: Achmad S.
