NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Komitmen Pemprov Jawa Timur dalam memberikan pelatihan tenaga kerja khususnya dalam meningkatkan kualitas dari para tenaga kerja di Jawa Timur dipertanyakan terlebih pada pekerja migran di Jawa Timur. Pasalnya, peralatan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Pemprov sudah tak layak digunakan dan tak sesuai dengan kondisi saat ini.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Hary Putri Lestari (HPL) mengatakan anggaran untuk pelatihan kerja untuk menciptakan tenaga kerja migran yang berkualitas di Jawa Timur jauh dari harapan. “Sangat minim sekali tiap tahunnya sangat memprihatinkan sekali peralatan di BLK. Kami mendesak untuk dilakukan upgrade peralatan BLK tersebut,” jelas politisi PDI Perjuangan ini saat dikonfirmasi, Minggu (4/9).
Tokoh perburuhan di Jawa Timur ini mengatakan ditahun 2023 mendatang, pihaknya berharap juga Pemprov melalui Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur untuk membantu peningkatan kualitas pekerja migran.” Jawa Timur sudah punya perda pelindungan pekerja Migran, sehingga di tahun 2023, kami minta Pemprov untuk memperhatikan para pekerja migran tersebut dengan menambah anggaran di APBD tahun 2023 untuk pelatihan pekerja migram di Jawa Timur,” jelas wanita asal Jember ini.
Selama ini, kata Hary Putri Lestari, urusan pekerja migran dilakukan oleh PT atau PJTKI yang mengurusnya. “Negara harus hadir untuk memperhatikan nasib pekerja migran tersebut,” jelasnya.
Selama ini, lanjutnya, pihaknya melihat ada kurang seriusnya Pemprov untuk menangani pekerja Migran di Jawa Timur. “Ini merupakan tugas berat Pemprov untuk mengurusi pekerja migran termasuk meningkatkan SDMnya melalui BLK dengan terlebih dahulu di upgrade peralatan di sana,” tandasnya.
Program pelatihan ketenagakerjaan terancam tidak bisa berkembang sesuai harapan, karena balai latihan kerja di daerah deficit instruktur berpengalaman. Dari kebutuhan 5.987 orang, saat ini baru tersedia 3.221 instruktur kurikulum teknik manufaktur, kelistrikan, pertanian, dan otomotif. (setya)
