NUSANTARANEWS.Co, Jakarta — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kawasan Indonesia Timur (KTI) meminta aparat keamanan mengendepankan langkah-langkah persuasif dalam menyelesaikan masalah penyandraan di Papua. Kadin mengingatkan, agar semua pihak menjaga dan mengelola stabilitas keamanan dan politik Papua agar proses pembangunan di sana tidak terganggu.
“Kita minta aparat keamanan mengedepankan langkah-langkah persuasif sebab ini menyangkut nyawa manusia yang tidak sedikit,” ujar wakil ketum Kadin KTIAndi Rukman Karumpa di Jayapura, Rabu (15/11/2017).
Sebagaimana diketahui, penyanderaan dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap sekitar 1.300 warga yang bermukim di sekitar Kimberly hingga Banti, Distrik Tembagapura, Jayapura.
Pengusaha asal Papua ini mengatakan, pihaknya mengapresiasi pendekatan persuasif TNI-Polri untuk menyelesaikan penyandraan di Papua. “Kita apresiasi, penggunaan senjata pilihan terakhir. Persuasif harus dikedepankan,” ujar Andi. Dia mengatakan, menjelang pemilihan umum dan Pilkada serentak wilayah Papua rawan disusupi oleh berbagai kepentingan, sehingga stabilitas di wilayah ini berpotensi bergejolak.
Sebab itu, Kadin meminta semua pihak baik pemerintah pusat, TNI-Polri, Pemerintah Daerah menjaga stabilitas di wilayah ini. “Kita ingin stabilitas dijaga agar program-program pembangunan infrastruktur Pak Jokowi tidak terganggu,” ujar Andi. Dia meminta agar gangguan keamanan di Distrik Tembagapura dilokalisir.
Dikatakan Andi, mencuatnya gangguan keamanan di wilayah timur Indonesia disebabkan minimnya pembangunan infrastruktur di wilayah ini selama ini baik infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, dan energi.
“Kalau infrastruktur bagus, pengawasan juga bagus. Pengacau keamanan larinya ke hutan-hutan yang minim infrastruktur, aman dia di sana,” ujar Andi.
Sebab itu, Andi mengatakan menilai perhatian pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK yang sangat masif untuk KTI sudah sangat tepat. Sebab itu dia meminta agar tempo pembangunan tersebut tidak mengendor meski diterpa oleh berbagai isu keterbatasan ketersediaan anggaran.
Tak hanya itu, sebagaimana diketahui, pemerintah sudah menerapkan kebijakan satu harga bensin di Papua dan telah mendorong efisiensi dan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Papua lebih tinggi ke depan. Selain itu, pemerintah menetapkan proyek prioritas infrastruktur nasional sebanyak 13 proyek dengan nilai proyek sebesar Rp 444 triliun. Nilai proyek tersebut merupakan yang tertinggi dalam sejarah Papua dan daerah lain.
“Kita harapkan pembangunan ini dapat mengatasi ketimpangan Jawa dan luar Jawa ke depan dan membuka daerah-daerah terisolasi,” pungkasnya. (red)
Editor: Eriec Dieda
