Connect with us

Mancanegara

Penutupan Pemerintahan AS Sudah Masuki Hari ke-33

Published

on

Penutupan Pemerintahan AS (Foto Istimewa)

Penutupan Pemerintahan AS (Foto Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Tercatat pada Kamis (24/1/2019) penutupan pemerintah (goverment shutdown) Amerika Serikat (AS) sudah memasuki hari ke-33 sejak dimulai pada 22 Desember 2018 lalu.

Dengan telah memasuki hari ke-33, maka goverment shutdown kali ini menjadi penutupan pemerintah paling lama dalam sejarah negeri Paman Sam. Sebelumnya penutupan pemerintah AS telah tiga kali terjadi.

Sementara pemicu penutupan pemerintah AS di bawah  kepemimpinan Presiden Donald Trump dikarena partai oposisi yakni Demomkrat menolak pendanaan senilai US$ 5,7 miliar guna membangun tembok perbatasan Meksiko-AS yang digagas Trump.

Baca Juga: Cegah Imigran Ilegal Dari Tetangga, Trump Siap Bangun Tembok Meksiko

Demokrat yang menguasai DPR AS dan Senat sebenarnya telah beberapa kali mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) terkait Anggaran. Namun, RUU itu tidak memuat dana untuk membangun tembok perbatasan yang diminta Trump.

Loading...

Karena itu Trump kemudian menolak menyetujui RUU tersebut dan membiarkan pemerintah tetap tutup. Pekan lalu pada 19 Januari 2019 lalu, Presiden Trump sedikit melunakkan.

Dirinya mengajukan tawaran terkait kebijakan imigrasi kepada Demokrat demi membuka kembali pemerintahan. Namun dengan catatan Demokrat harus menyetujui pendanaan untuk proyek temboknya.

Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menawarkan perlindungan selama tiga tahun bagi imigran muda tak berdokumen atau dreamers, serta bagi pemegang status imigran yang dilindungi sementara (TPS), suatu kelas imigran lainnya.

“Saya di sini hari ini untuk memecahkan kebuntuan dan memberi Kongres jalan untuk mengakhiri penutupan pemerintah dan menyelesaikan krisis di sepanjang perbatasan selatan,” kata Trump sebaimana dilansir dari CNBC Indonesia. Trump mengecam sistem imigrasi AS yang disebutnya rusak parah.

Baca Juga:  Serahkan Senjata Jenis Mouser, JK Ingin Kampungnya Aman dan Damai

Namun Demokrat menolak tawaran itu sehingga membuat penutupan pemerintah tetap berlangsung. Dari laporan CNBC Indonesia, sebanyak 800 ribu pekerja federal pun harus rela bekerja tanpa dibayar.

Pewarta: Romadhon

Loading...

Terpopuler