Connect with us

Ekonomi

Pengurangan Kemiskinan Era Jokowi Terendah Sejak Reformasi, Ini Pemicunya

Published

on

kemiskinan, angka kemiskinan, jumlah kemiskinan, data bps, badan statistik, kemiskinan indonesia, rakyat miskin, masyarakat miskin, kemiskinan turu, kemiskinan naik, garis kemiskinan, penduduk miskin, tidak miskin, pengangguran, angka stunting, jumlah penduduk miskin, nusantaranews

Ilustrasi Kemiskinan di Indonesia. (Foto: Istimewa/NN)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Tercatat sejak reformasi, program pengurangan kemiskinan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) terendah. Mencermati hasil kerja Jokowi tersebut, ekonom senior Rizal Ramli menjelaskan beberapa pemicunya.

RR sapaan Rizal Ramli menjelaskan, empat tahun berlalu, namun menurutnya tebaran optimisme Jokowi disebutnya semakin lama semakin memudar.

Bahkan dalam banyak hal harapan akan kehidupan yang lebih baik makin memudar. Pun demikian dengan ekonomi yang hanya stagnan di angka 5%.

Daya beli rakyat merosot. Pengurangan kemiskinan terendah sejak reformasi. Menurut Rizal Ramli, Jokowi hanya mampu mengurangi 450.000 orang miskin per tahun.

“Bandingkan dengan era Presiden Gus Dur yang berhasil menurunkan kemiskinan 5,05 juta orang per tahun, Habibie 1,5 juta orang per tahun, Mega  570.000 orang per tahun dan SBY  840.000 orang per tahun,” ungkap Rizal Ramli dalam siaran persnya, Senin (25/2/2019).

Rizal Ramli (Foto Dok. Nusantaranews

Dr. Rizal Ramli (Foto Dok. NUSANTARANEWS.CO)

Rendahnya penurunan tingkat kemiskinan era Presiden Jokowi ini menurut Rizal Ramli dipicu karena garis ekonominya yang meninggalkan Trisakti. Terutama karena kebijakan impor yang ugal-ugalan dan penghapusan subsidi listrik 450 VA dan 900 VA.

“Tambahan pula, risiko makro ekonomi semakin meningkat selama 2 tahun terakhir,” sambungnya.

“Boro-boro kedaulatan pangan tercapai, yang terjadi justru impor ugal-ugalan yang sangat merugikan petani. Boro-boro kedaulatan keuangan tercapai, yang terjadi justru utang yang semakin besar, dengan yield yang merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Pasifik,” terangnya.

Rizal Ramli menyebutkan, risiko makro ekonomi Indonesia meningkat selama 2 tahun terakhir dalam bentuk defisit neraca perdagangan (-8,57 miliar, 2018) dan defisit transaksi berjalan (USD -9,1 miliar, Q4 2018).

“Defisit transaksi berjalan 2018 adalah yang terburuk dalam 4,5 tahun terakhir,” ungkapnya.

Pewarta: Romandhon

Terpopuler