NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Penguatan Kelompok Peternak dan Pembibitan Melalui Program UPSUS SIWAB.
Ekonom konstitusi mengatakan salah satu Kementerian Teknis yang mengurusi cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah Kementerian Pertanian (Kementan). Beberapa program, selain padi, jagung dan kedelai (Pajale) telah dilaksanakan oleh Kementan dalam rangka memenuhi kekurangan jumlah permintaan daging sapi di dalam negeri, di antaranya melalui program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB).
“Sejak dicanangkan pada Tahun 2017, percepatan peningkatan populasi sapi dilakukan melalui mekanisme perkawinan sapi betina produktif milik peternak dengan Inseminasi Buatan (IB). Kegiatan IB, merupakan salah satu upaya penerapan teknologi tepat guna untuk peningkatan populasi dan mutu genetik sapi,” kata Defiyan Cori, Jakarta, Senin (4/3/2019).
Baca juga: Mentan Gagas Upsus Sapi Indukan Wajib Bunting
Defiyan mengungkapkan, capaian kinerja Upsus Siwab melalui pelayanan IB ini pada Tahun 2017 berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah direalisasikan pada 3.976.470 ekor sapi.
“Sementara dari proses IB itu, sapi yang berhasil bunting adalah sebanyak 1.892.118 ekor dan kelahiran ternak (pedet) adalah 911.135 ekor,” ungkapnya.
Sedangkan capaian kinerja Upsus Siwab Tahun 2018 pada bulan Januari sampai dengan Maret, adalah sebanyak 929.411 ekor atau 123,92 persen dari target IB sebanyak 750 ribu ekor. Realisasi kebuntingan sapi sebanyak 294.774 ekor atau 65,7 persen dari sasaran (target) 448.689 ekor. Lalu pedet (anak sapi) yang lahir adalah sebanyak 140.553 ekor atau 31,87 persen dari sasaran (target) 440.997 ekor.
Direktorat Jenderal Peternakan Hewan dan Kesehatan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian menegaskan, untuk semua kegiatan Upsus Siwab yang dilakukan telah berjalan secara optimal. Salah satunya adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi oleh petugas di lapangan yang langsung dilaporkan melalui ISIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terintegrasi). Semua data hasil pelayanan petugas di lapangan dapat langsung dipantau oleh semua pemangku kepentingan (stakeholders).
Baca juga: Ini Kunci Pemenuhan Daging Sapi Dalam Negeri
Dan, berdasarkan Prognosa yang dilakukan oleh Ditjen PKH, kata dia, jumlah kebutuhan daging sapi pada Tahun 2017 604.966 ton dengan asumsi rata-rata konsumsi nasional 2,31 kg per kg/kapita/tahun (BPS, 2016). Sementara itu, sasaran (target) produksi daging sapi dalam negeri pada Tahun 2017 adalah 354.770 ton, yang berarti masih terdapat kekurangan sebesar 250.196 ton yang rencananya akan dipenuhi dari daging kerbau dan sisanya adalah dari impor.
Sementara itu, pada tanggal 2 Januari 2019 yang baru lalu dan sebagai bagian dari implementasi rencana strategis Dtjen PKH, 110 ekor bantuan sapi indukan jenis Brahman X yang diimpor dari Australia telah disalurkan oleh Pemerintah ke Provinsi Sumatera Barat.
Bantuan sapi itu telah diterima oleh 4 kelompok peternak yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Kota Sawahlunto, masing-masing memperoleh 15 ekor sapi Brahman X tersebut. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Kota Padang melalui Rumah Potong Hewan menerima bantuan sapi tersebut sejumlah 50 ekor dan diharapkan dapat menjadi pusat penelitian dan pengembangan sapi indukan daerah.
“Namun demikian, untuk menunjang terlaksananya sasaran swasembada daging sapi Tahun 2022, maka di samping bantuan sapi indukan melalui UPSUS SIWAB ini Pemerintah perlu memikirkan pula pembangunan pusat-pusat pembibitan regional,” paparnya.
Pusat pembibitan regional ini, lanjut Defiyan, dapat didasarkan pada zonasi pulau dan kapasitas kebutuhan konsumsi serta kemampuan berproduksi regional tertentu, misalnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Dengan begitu, penyediaan sapi indukan dalam jangka panjang untuk memenuhi produksi sapi nasional tidak lagi bergantung dari impor atau bisa dikurangi.
Baca juga: Kementan Target Seribu Ekor Kelahiran Sapi Belgian Blue Tahun 2019
Melalui program yang sudah terbukti (proven) ini, diharapkan presiden dapat memberi perhatian yang serius atas perubahan program ditengah jalan oleh Menteri Pertanian yang justru mengganggu kinerja program sedang terlaksana, seperti UPSUS SIWAB yang sangat dibutuhkan dalam jangka panjang. Program penyediaan 10 juta ekor ayam bagi masyarakat bukan saja sebuah program yang tidak prioritas, namun kesan politisnya lebih mengemuka dari kemendesakan kebutuhannya.
“Yang lebih penting saat ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok peternak yang telah mendapat bantuan program sapi tersebut agar mampu dikelola secara modern dan berkelanjutan,” pungkasnya.
(eda/gdn)
Editor: Eriec Dieda
