Connect with us

Hankam

Pengiriman Militer ke Papua Ingatkan Benny Wenda Pada Trikora Sukarno

Published

on

benny wenda, tokoh opm, dewan kota oxford, penghargaan, nusantaranews

Benny Wenda. (Foto: papuapost/mov)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sekaligus tokoh separatis Benny Wenda mengaku teringat akan operasi Trikora pada 1963 silam setelah terjadi pengiriman militer untuk meredam unjuk rasa yang memanas di Papua dalam beberapa pekan terakhir.

“Warga di Papua Barat ketakutan. Kami masih membawa trauma operasi militer Indonesia seperti invasi Trikora pada 1963,” ujar Benny Wenda dalam keterangan resminya, Selasa (10/9/2019).

Benny merujuk pada operasi militer yang digagas oleh Presiden Sukarno pada 1961. Kala itu, Indonesia dan Belanda belum menyelesaikan sengketa kepemilikan Papua sejak proklamasi kemerdekaan pada 1945.

Berdasarkan keterangan dalam buku bertajuk Sejarah Nasional Indonesia Jilid V (2008), Indonesia sudah membawa persoalan Papua ke forum PBB pada 1954, 1955, 1957, dan 1960. Namun, tidak pernah mendapat hasil memuaskan.

Hingga kemudian, Sukarno membentuk Komando Mandala pada 2 Januari 1962 sebagai tindak lanjut dari Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat). Komando Mandala dibentuk untuk merebut Papua dari Belanda dengan operasi militer.

Loading...

Keputusan ini menarik perhatian internasional hingga Amerika Serikat turun tangan untuk menengahi. Pada 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda akhirnya menyepakati Perjanjian New York.

Perjanjian New York lantas menjadi landasan referendum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Meski banyak dugaan kecurangan, hasil Pepera menunjukkan warga Papua ingin bergabung dengan Indonesia.

Pengerahan militer untuk meredam demonstrasi di Papua sebulan belakangan, bagi Benny, mirip dengan Operasi Trikora ini. “Pemerintah Indonesia tidak mau mengurus isu yang sesungguhnya, hak kami untuk menentukan nasib sendiri, tuntutan kami untuk referendum demokrasi,” katanya.

Ia pun kembali mendesak Indonesia agar mengizinkan Komisioner Tinggi HAM PBB melawat Papua untuk mengetahui situasi nyata di pulau paling timur tersebut.

Baca Juga:  Pencerah Indonesia: Muhammadiyah tak Pernah Biarkan Warganya Pilih Presiden tanpa Pedoman

“Kami mendesak dunia untuk bertindak sekarang dan mendesak Indonesia menarik 6.000 personel keamanan yang baru dikerahkan dan segera membebaskan semua tahanan politik,” tutur Benny.

Editor: Achmad S.

Loading...

Terpopuler