Penghentian Reklamasi Mesti Lewat Referendum, Habil Marati: Lha Goblok Tenan

NusantaraNews.co, Jakarta – Reklamasi atau pulau buatan di teluk Jakarta terus memanas. Secara berani, ada yang menyorotkan pandang pada dua sosok yang saling berseberangan.

Pertama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sesuai dengan salah satu janji kampanyenya akan menyetop proyek reklamasi, dan kedua adalah Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yang bersikukuh menaruh dukungan supaya Mega Proyek di Teluk Jakarta itu dilanjutkan.

Baik Anies maupun Luhut sama-sama memiliki dasar yang kuat. Namun yang pasti, Anies telah memenuhi janjinya untuk meolong masyarakat Jakarta yang pernah dan/atau masih tinggal di sekitar pengerjaan Rekalamasi.

Politikus Senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Habil Marati berujar, untung saja, ketika Bangsa Indonesia Pribumi mengusir Penjajah Belanda di Indonesia belum ada Bangsa Indonesia yang goblok. Seandainya ada yang goblok pasti juga akan mengusulkan referendum untuk menentukan boleh tidaknya Bangsa Indonesia Pribumi mengusir penjajah imperealisme Belanda dari Bumi Nusantara.

“Saya khawatir Bangsa Indonesia semakin maju pradabannya terhadap ilmu pengetahuan dan technologi akan mempercepat terjadinya kolonisasi terhadap Bangsa Indonesia, termasuk mempercepat pelepasan kekayaan Negara pada Bangsa Asing termasuk mempercepat privatisasi politik dan kekuasaan pada dunia swasta,” kata Habil Marati, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Artinya, kata dia, pasal 33 UUD45 Asli sebagai state legimation dan public obligation Pemerintah/ Negara terhadap hal hal natural resources yang menguasai hajat hidup bangsa Indonesia diserahkan pada swasta Asing murni maupun pada swasta lokal yang berwatak capitalisme dan komunisme. Dalam TAP MPR NO 1/ 1983 secara konstitusional wewajibkan MPR bila mau merubah UUD45 wajib lewat referendum.

“Tapi UUD45 telah empat kali di amandemen tanpa melalui referendum kok tidak ada Bangsa Indonesia yang protes?,” seru Habil.

Baca Juga:  Anies Digoda Jadi Capres, BPS: Sebaiknya Tetap Gubernur DKI Hingga 2022

“Tapi begitu Reklamasi mau distop Anis-Sandi ada yang minta penghentian reklamasi tersebut lewat referendum. Lha goblok tenan.. jelas jelas melanggar UU kok minta referendum, kenapa tidak sekalian minta referendum boleh tidaknya LGBT kawin sejenis, atau penutupan Alexis juga minta lewat referendum.. goblok kok dipelihara,” sambung Mantan Anggota DPR RI itu.