Connect with us

Hankam

Pengerahan Personel TNI-Polri ke Papua Dinilai Langkah Tidak Tepat, Bisa Rugikan Pemerintah Pusat

Published

on

pengerahan personel, tni-polri, papua, langkah tidak tepat, pemerintah pusat, nusantaranews

Personel TNI-Polri. (Foto: Ilustrasi/JawaPos.com)

NUSANTARANEWS.CO, JakartaAktivis Papua, Laode M Rusliadi Suhi meminta pemerintah tidak menggunakan pendekatan keamanan dalam menangani permasalahan di Papua. Menurutnya, pengerahan ribuan personel TNI-Polri ke Papua hanya akan merugikan pemerintah pusat.

“Dalam posisi seperti ini tidak tepat, dan merugikan pemerintah pusat itu sendiri dalam hal membangun trust atau kepercayaan kepada rakyat Papua,” kata Laode saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/9/2019).

Dia berpendapat, mengerahkan ribuan aparat keamanan ke Papua terlalu berlebihan sekaligus pemborosan anggaran belaka.

“Terlalu berlebihan, dan prmborosan anggaran mengirim pasukan ke Jayapura baik TNI dan Polri,” ujarnya.

Laode menuturkan, sebaiknya pemerintah memaksimalkan peran dan fungsi aparat yang sudah ada di Papua untuk melakukan pendekatan dialog ketimbang menambahkan personel pasukan dari luar Papua.

“Pendekatan dialog dengan memfungsikan aparat yang ada di Papua-Jayapura lebih efektif,” imbuh Laode.

Selain itu, dia menyarankan presiden dan para pembantunya berkantor di Papua untuk menyelesaikan masalah Papua setelah berhari-hari didera aksi demonstrasi yang membuat situasi keamanan terus bergejolak.

“Harusnya yang berkantor di sana itu presiden bersama para pembantunya,” tuturnya.

Apalagi, lanjutnya, puluhan tersangka sudah ditangkap akibat kerusuhan di Jayapura, sementara pelaku rasis di Surabaya masih belum diproses aparat keamanan.

“Buktinya puluhan tersangka sudah ditangkap akibat rusuh di Jayapura, sementara di Surabaya pelaku rasis masih belum ditangkap,” katanya.

“Persoalan yang terjadi akhir-akhir ini di Jayapura dan daerah lain di Papua dan Papua Barat, salah satunya persoalan keadilan yang diabaikan, dan pemerintah pusat yang tidak serius menangani Papua, serta pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dan tidak menjadi prioritas pemerintah,” kritik Laode.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Resmikan Gedung Baru Sekretariat ASEAN di Sisingamaraja

Sebelumnya, aktivis Papua Agustinus Kambuaya juga telah mengingatkan pemerintah pusat untuk tak lagi menggunakan pendekatan militer dalam menyelesaikan kasus di Bumi Cendrawasih.

“Ndak usah pakai cara-cara militer, pendekatan yang manusialah, berdialog berdiskusi, jangan takut berdialog. Jangan juga berdialog karena rasa takut, tapi berdialoglah menemukan solusi seperti apa,” ujar Agustinus dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, 26 Agustus lalu. (eda/ed)

Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler