Connect with us

Berita Utama

Pengeprasan Anggaran Sektor Ekonomi Disorot, Postur APBD Jatim 2021 Tak Pro Rakyat

Published

on

Pengeprasan Anggaran Sektor Ekonomi Disorot, Postur APBD Jatim 2021 Tak Pro Rakyat

Pengeprasan anggaran sektor ekonomi disorot, postur APBD Jatim 2021 tak pro rakyat/Foto: Anggota Komisi B DPRD Jatim Rohani Siswanto mempertanyakan komitmen keberpihakan Pemprov dalam hal ini gubernur Khofifah kepada ekonomi masyarakat kecil.

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Anggota Komisi B DPRD Jatim Rohani Siswanto mengatakan postur anggaran APBD Jatim 2021 tak memujudkan pro rakyat. Pasalnya, pengeprasan anggaran di sector perekonomian oleh Pemprov Jatim dalam PAPBD Jatim 2021 mengancam kesejahteraan rakyat di Jatim.

Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan pihaknya mempertanyakan komitmen keberpihakan Pemprov dalam hal ini gubernur Khofifah kepada ekonomi masyarakat kecil.

“Ketika anggaran yang bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat terutama para pelaku UMKM dikepras dengan signifikan. Kami mencontohkan seperti terlihat di Dinas Koperasi dan UMKM dan Disperindag Jatim. Selain itu nampak sekali bahwa apa yang diprogramkan pemprov selama ini tidak menyentuh apa yang menjadi pokok persoalan yang ada. Tampaknya APBD Jatim 2021 tak pro rakyat,” jelasnya saat dikonfirmasi, Minggu (26/9).

Pria asal Pasuruan ini lalu kembali mencontohkan di sektor pertanian, seringkali yang menjadi persoalan ketergantungan masyarakat terhadap pupuk kimia sedangkan seringkali pupuknya langka

“Program-program edukasi dan kampanye terhadap penggunaan pupuk organik sama sekali tidak ada anggarannya, belum lagi anggaran sistem untuk pengawasan tata niaga pangan yang tidak mendapat perhatian dari lintas OPD terkait,” lanjutnya.

Atas fakta tersebut, lanjut Rohani, pihaknya menyimpulkan bahwa apa yang diprogramkan mulai dari APBD induk sampai dengan perubahan apbd ini tidak menjadi cerminan solusi terhadap persoalan yang terjadi di sektor perekonomian.

Tak hanya itu, kata Rohani, pihaknya juga mempertanyakan komitmen gubernur Jatim Khofifah untuk mensejahterakan UMKM di Jatim. Pasalnya, saat ini di tengah keterpurukan dampak pandemi Covid-19, UMKM Jatim sangat butuh banyak pendampingan dari Pemprov, misalnya untuk memasarkan produknya mereka butuh pendampingan untuk sertifikasi merk, halal dan sebagainya.

Baca Juga:  Dokumen Tidak Lengkap, 1.285 Bacaleg di Jatim Belum Memenuhi Syarat

“Tetapi faktanya karena keterbatasan anggaran dinas hanya mampu memfasilitasi 100-an usaha mikro. Padahal di Jatim usaha mikro yang terdaftar sudah puluhan ribu sehingga hal ini bagi kami cukup ironis sekali,” tutupnya. (setya)

Loading...

Terpopuler