Connect with us

Politik

Pengamat Sebut Program Jokowi Berpotensi Pengaruhi Tingkat Dukungan

Published

on

Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Benteng Pendem Van Den Bosch yang terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Sabtu (1/2/2019). (Foto: Dok. NUSANTARANEWS.CO)

Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Benteng Pendem Van Den Bosch yang terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Sabtu (1/2/2019). (Foto: Dok. NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat politik dan juga Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai sejumlah program di dalam kampanye Jokowi pada pemilihan capres-cawapres 2019, disebut berpotensi pengaruhi tingkat dukungan di masyarakat.

Menurut Karyono, sejumlah program yang ditawarkan mantan Wali Kota Solo itu disebutnya sebagai program populis. Dan ia berpandangan itu cukup menarik.

“Dalam kampanyenya, kini Jokowi tidak hanya memaparkan capaian pembangunan seperti infrastruktur dan sebagainya, tapi sudah membuat proyeksi ke depan dengan membuat program-program populis dan mendasar seperti meningkatkan kualitas pendidikan,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/2/2019).

Hal menarik lainya kata Karyono dari program Jokowi adalah tawaran program Pra Kerja Jokowi. Program ini nampaknya sebagai paket kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran.

“Selain itu, program Kartu Sembako Murah adalah program populis untuk menjaga daya beli masyarakat ekonomi lemah,” sambungnya.

Sejumlah rogram-program tersebut, menurut dia tidak lepas dari strategi untuk mendulang suara dalam pilpres 2019. “Biasanya, program-program populis sangat disukai masyarakat. Karenanya, program tersebut bisa berpotensi memengaruhi tingkat dukungan ke Jokowi bisa meningkat,” ujarnya.

Karyono menambahkan, sebagian pemilih yang belum memutuskan (undecided voters) dan pemilih yang masih ragu-ragu bisa berpotensi tertarik dan semakin mantap untuk memilih pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Perlu diingat adalah program tersebut telah dicatat dalam memori kolektif publik yang harus dibuktikan. Jika janji tersebut tidak bisa diwujudkan maka akan mendapat sanksi sosial,” tegasnya.

Pewarta: Romandhon

Loading...

Terpopuler