Connect with us

Ekonomi

Pengamat Sebut Ini Pemicu Penyusunan APBD Alami Disorientasi

Published

on

Pengamat Sebut Ini Pemicu Penyusunan APBD Alami Disorientasi. (Foto Ilustrasi/Istimewa)

Pengamat Sebut Ini Pemicu Penyusunan APBD Alami Disorientasi. (Foto Ilustrasi/Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Center Of Public Policy Studies (CCPPS) Bambang Istianto menilai ada beberapa hal pemicu penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pemerintah mengalami disorientasi. Salah satunya adalah kemampuan manajemen pemerintahan yang  masih rendah.

Dirinya menjelaskan, kebijakan otonomi daerah selama ini telah mengalami perubahan tiga kali yaitu mulai UU nomor 22 tahun 1999 berubah menjadi UU nomor 32 tahun 2004 dan direvisi  menjadi UU 23 tahun 2014.

Menurutnya perubahan itu mencerminkan belum mantapnya konsolidasi kekuasaan  pemerintahan daerah. Karena itu otonomi daerah yang belum stabil berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah.

Ia mencontohkan kondisi ekonomi yang masih timpang ditunjukan angka gini ratio masih mendekati angka empat. “Artinya masih banyak rakyat yang miskin di daerah. Seharusnya usia 20 tahun tersebut penataan otonomi daerah sudah berhasil terwujudnya pemerataan pembangunan,” ungkap Bambang Istianto dalam keterangan tertulisnya dikutip Selasa (19/11/2019).

Dirinya menambahkan, dalam dimensi politik kepala daerah dipilih dengan sistem demokrasi langsung. Akan tetapi dalam praktiknya gagal terpilih kepala daerah yang handal. Bahkan sebagian besar kepala daerah terkena kasus hukum dan juga sedikit yang memiliki kemampuan manajemen pemerintahan dengan baik.

“Terkait dengan hal itu telah diingatkan oleh Peter Drucker yang mengatakan bahwa tidak ada negara yang miskin kecuali manajemen pemerintahanya yang buruk. Sinyalamen Drucker boleh jadi tepat yaitu kecenderungan kepala daerah tidak becus dalam menyusun APBD,” jelasnya.

Bambang mengaku meklum ketika Sri Mulyani memberikan kritik dan mengeluh bahwa ternyata 70% APBD hanya untuk belanja pegawai. Disamping itu kebijakan kepala daerah tentang sumber daya manusia menurut Bambang diklaim kurang dilandasi kapasitas terpasang organisasi pemerintah daerah.

Baca Juga:  Mayoritas Petahana di Dapil Sumsel I Kembali Lolos ke Senayan

Hal itu lanjut dia tercermin dengan lebih banyaknya tenaga TKK dibanding tenaga berstatus ASN pada setiap unit kerja.

“Oleh sebab itu pemerintah perlu peningkatan kemampuan manajemen pemerintahan sehingga dalam penyusunan APBD tidak mengalami disorientasi seperti yang dikeluhkan menteri  keuangan Srimulyani,” tandasnya.

Pewarta: Romadhon

Loading...

Terpopuler