NUSANTARANEWS.CO – Pengamat AEPI Jakarta, Salamuddin Daeng mengatakan opini JP Morgan Chase Bank yang menyerang pemerintahan Joko Widodo lebih berbahaya dibandingkan perbuatan makar yang dituduhkan kepada para aktivis pejuang konstitusi.
“Opini buruk JP Morgan terhadap ekonomi Indonesia merupakan perbuatan yang sangat membahayakan kelangsungan pemerintahan Jokowi dan membahayakan keselamatan negara dan bangsa,” kata Salamuddin kepada redaksi, Jumat (6/1/2016).
“Jika perusahaan-perusahaan asing yang selama ini dibayar oleh pemerintah dibiarkan sesuka hatinya menyampaikan opini buruk kepada pemerintah Indonesia, maka ini akan menjadi preseden buruk, merusak seluruh upaya pemerintah dalam membangun stabilitas ekonomi, keuangan dan politik nasional,” sambung dia.
Menurutnya, opini ini tidak hanya mempengaruhi para investor global sebagaimana yang menjadi tujuannya, namun juga membahayakan stabilitas ekonomi dan keuangan dalam negeri. Jika opini itu nantinya benar, ujarnya, menyebabkan pemerintah kehilangan kemampuan dalam mendapatkan sumber keuangan untuk membiayai pemerintahan, maka ini derajatnya lebih berat dari makar yang dituduhkan pada para aktivis.
“Perbuatan para aktivis tidak menyebabkan pemerintah Jokowi bangkrut. Namun, perbuatan JP Morgan jelas akan membuat pemerintah Jokowi bangkrut dan bahkan berpotensi menciptakan kekacauan nasional,” cetusnya.
“Opini buruk JP Morgan merupakan tamparan keras kepada pemerintahan Jokowi serta merupakan ancaman langsung pada kelangsungan pemerintahan ini pada tahun 2017 mendatang. Bisa dibayangkan kalau kas pemerintah kering apa yang akan terjadi?,” lanjutnya.
Padahal, Salamuddin melanjutkan, selama ini JP morgan dipercaya oleh pemerintah menjual, mengelola surat utang Indonesia serta mendapatkan imbalan besar dari pemerintah Indonesia. Akan tetapi apa imbalannya?
Malah, peringkat Indonesia di hadapan investor global diturunkan dua tingkat langsung tanpa tendeng aling yakni dari overweight menjadi underweight. Jika para investor global mengikuti semua opini tersebut, maka likuiditas sektor keuangan Indonesia bisa mengering dalam tahun 2017. Selain itu, di dalam negeri kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan hancur dan ini bisa memicu rush money.
“Apa yang dilakukan JP Morgan ini kategorinya adalah setara makar dan pelakunya oleh lembaga bayaran kepada pihak yang membayarnya yakni pemerintah Indonesia. Tujuannya bisa beragam, membuat pemerintah ambruk dan bahkan negara ambruk,” tegasnya.
Oleh karena itu, Salamuddin meminta pemerintah lebih baik mengurusi JP Morgan ini secara serius, meminta klarifikasi jangan-jangan perusahaan ini menggunakan informasi hoax, atau menyebarkan informasi hoax, untuk menjelek-jelekkan Jokowi dan pemerintahannya di hadapan publik internasional.
Mengurusi JP Morgan, tuturnya adalah lebih penting bagi keselamatan pemerintah Jokowi daripada sibuk mengurus para aktivis yang mengkritik pemerintah dan menghabiskan waktu mereka memata matai media sosial yang membuang tenaga dan anggaran.
“Memata matai media sosial, membungkam suara kritis, menangkap aktivis yang kritis sama sekali tidak menolong pemerintah Jokowi mendapatkan utang dan investasi. Tapi mengurusi JP Morgan dengan serius, menuntut mereka mencabut opininya yang kurang terpuji, akan membantu pemerintah dapat uang di 2017, tahun paceklik dan tahun gembelisasi. Jangan dianggap sepele,” tandasnya. (Sego/ER)
