NUSANTARANEWS.CO – Ekonom Indonesia, Faisal Basri mengatakan kisruh yang terjadi di Pertamina berakar dari Kementerian BUMN. Menurutnya, usulan perubahan struktur organisasi disampaikan oleh dewan komisaris kepada Menteri BUMN.
“Usulan perubahan struktur organisasi disampaikan oleh dewan komisaris kepada Menteri BUMN. Pak Dwi sempat bertanya perihal struktur baru kepada Komisaris Utama Pertamina, Dr. Tanri Abeng. Menurut Pa Dwi, Pak Tanri mengatakan bahwa konsep struktur oragnisasi yang baru disiapkan oleh Kantor Kementerian BUMN, Pak Tanri tinggal menandatangani. Ketika konsep itu disampaikan ke Kwmenterian BUMN, Pak Dwi sedang di luar negeri,” kata Faisal seperti dikutip dari lamannya, Sabtu (4/2/2017).
Dikatakan Faisal, seperti curhatan Dwi Soetjipto ada salah satu keganjilan dalam AD/ART Pertamina yang baru. “Yaitu tentang kewenangan yang dimiliki Wakil Direktur Utama (bukan Direktur Utama) menunjuk pemegang komando tertinggi Pertamina tatkala Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama berhalangan,” ungakp dia.
Seperti diketahui, Pertamina (Persero) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada hari ini, Jumat (3/2/2017) di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). RUPS itu digelar untuk memberhentikan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang. Menteri BUMN Rini Soemarno lantas menunjuk Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Pertamina Yenni Andayani sebagai pelaksana tugas (Plt) direktur utama di perusahaan pelat merah tersebut.
“Pemerintah telah menunjuk Plt. Direktur Utama Pertamina. Kita tunggu saja dalam waktu 30 hari apakah Pemerintah hanya akan menunjuk Direktur Utama baru atau sekaligus dengan Wakil Direktur Utama. Kalau opsi pertama yang ditempuh, cukup masuk akal dugaan kalau penunjukan Wakil Direktur Utama dengan kewenangan istimewanya beberapa bulan lalu untuk membuka potensi konflik yang akhirnya menjadi alasan pencopotan Pak Dwi,” pungkasnya. (Sego)
