NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat Politik dari Indo Survey & Strategy, Herman Dirgantara menilai aksi Ketua BEM UI Zaadit Taqwa memberi ‘kartu kuning‘ ke Presiden Joko Widodo merupakan hal yang biasa dalam sistem demokrasi. Menurutnya wajar seorang mahasiswa memberikan kritik terhadap kondisi kekinian bangsa.
“Saya memandang itu merupakan satu hal yang bukan istimewa, sah-sah saja atau wajar dalam demokrasi. Masih kartu kuning kan, bukan kartu merah?,” kata Herman, saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 4 Februari 2018.
Herman juga mengatakan apa yang dilakukan pasukan pengamanan presiden (Paspampres) sudah tepat karena menjalankan tugas mengamankan acara. Ia menganggap sebagaimana dalam dunia sepakbola, kartu kuning merupakan peringatan agar pemerintah Joko Widodo sesuai rel dan mempercepat kinerjanya menjelang tahun politik.
“Ibarat sepakbola, pemain hebat dunia dapat kartu kuning itu biasa bahkan kartu merah. Jadi menurut saya tidak ada satu hal yang perlu dibesar-besarkan. Apalagi Pak Jokowi kemarin tidak tersinggung, jadi tidak perlu diperpanjang,” sambungnya.
Ia menghimbau agar aksi kartu kuning tidak ditanggapi secara reaktif, mengingat masih banyaknya sejumlah persoalan negara yang mesti ditanggulangi.
“Saya kira aksi itu bukan hanya ditujukan ke personal presiden semata. Kritik itu sebetulnya kalau kita tangkap, juga ditujukan ke seluruh jajaran pemerintahan, dari presiden hingga ke menterinya. Bahkan juga ditujukan kepada kinerja aparat penegak hukum yang hingga kini masih tertatih memberantas korupsi,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi merespons soal aksi pemberian kartu kuning dari Ketua BEM UI, Zaadit Taqwa, salah satunya yang menuntut soal perbaikan kondisi di Asmat. Jokowi kemungkinan akan mengirim yang bersangkutan ke Asmat, Papua.
“Mungkin nanti ya, saya akan kirim, mungkin ketua dan anggota-anggota di BEM ke Asmat. BEM UI ya,” ujar Joko Widodo saat berada di Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu kemarin (3/2). (mys)
Editor: Achmad S.
