Ekonomi

Pengamat Ekonomi Sebut Korupsi Faktor Indonesia Butuh Modal Asing

NusantaraNews.co, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada enam perusahaan BUMN yang justru merugi setelah menerima penyertaan modal negara (PMN). Pemerintah sebelumnya mengucurkan PMN kepada perusahaan-perusahaan BUMN dalam dua tahun terakhir.

“Mengenai kinerja memang tidak seluruhnya menggembirakan. Dari 56 perusahaan yang menerima PMN, 6 BUMN yang sesudah mendapatkan PMN kerugiannya malah bertambah,” kata Sri Mulyani melaporkan realisasi PMN ini saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (7/9/2017) kemarin.

Adapun enam BUMN yang merugi setelah menerima PMN adalah PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara X (Persero), PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Menanggapi hal itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Maranatha Bandung, Dr. Timbul Hamonangan Simanjuntak mengatakan bahwa percepatan dan pelompatan ekonomi membutuhkan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab baik sumber maupun pengelolaannya.

Baca Juga:  Pemkab Nunukan Gelar Konsultasi Publik Penyusunan Ranwal RKPD Kabupaten Nunukan 2025

“Kita perlu melakukan percepatan dan lompatan pembangunan ekonomi. Salah satunya melalui penggunaan anggaran negara secara bertanggung jawab dalam sumber dan pengelolaannya,” ujar pria yang biasa disapa Monang ini, di acara Bincang Kebangsaan yang diadakan Sukarno Way, kamis (7/9/2017) kemarin.

Dirinya menambahkan, modal dalam negeri tidak cukup karena adanya ‘miss management’ dan penyelewengan. Sehingga membutuhkan tambahan modal luar negeri.

“Kita butuh modal dalam negeri yang besar, namun tidak mencukupi diantaranya karena ‘miss management’ dan penyelewengan misalnya korupsi. Maka kita butuh juga modal luar negeri”, tutup Monang.

Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman

Related Posts

1 of 48