NUSANTARANEWS.Co, Jakarta – Pengajar Universitas Indonesia (UI) Marsekal Muda (purn) Koesnadi Kardi menyoroti reformasi birokrasi di tubuh Kemenhan-TNI yang belum selesai.
“Tentara harus tunduk pada menteri pertahanan, sebaliknya menteri pertahanan harus mampu dan tau tentang pertahanan dari pada panglima TNI,” ungkap Koesnadi, Jum’at (6/10/2017).
“Karena berpikir strategis itu ada di level menteri pertahanan. Berpikir operasional harus ada di Panglima TNI,” sambungnya.
Menurut Koesnadi, saat ini ada beban ganda yang ditanggung oleh Panglima TNI. Karena Panglima TNI harus bertanggung jawab terhadap Menteri Pertahanan dan sekaligus bertanggung jawab terhadap Presiden.
“TNI tidak boleh berbicara soal hal-hal strategis. Sekarang itu bingung ya, panglima TNI bertanggung jawab kepada presiden dan juga kepada menteri, menteri bertanggung jawab kepada presiden. Jadi Panglima TNI hampir sama (dengan Menteri),” kata Koesnadi.
Purnawirawan TNI AU itu menyarankan agar kedepan Kementerian Pertahanan harus dipimpin orang sipil. Menurutnya orang sipil mempunyai prespektif baru soal pertahanan.
“Jadi pimpinan yang ada di Kementerian Pertahanan itu harus orang sipil, tapi orang sipil yang mempunyai kualifikasi mumpuni. Antara lain orang-orang lulusan universitas pertahanan,” pungkasnya.
Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Romandhon
