Gaya HidupHukumKesehatan

Pengajar IPB Pertanyakan Sikap Pemeritah yang Terkesan Mendukung LGBT

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pakar Ilmu Keluarga Institute Pertanian Bogor, Euis Sutisna mengaku permasalahan LBGT sudah darurat dan harus segera ditangani oleh Pemerintah. Dirinya akan mendesak DPR agar segera membuat undang-undang yang mengatur tentang ancaman perilaku tindakan LGBT.

“Ya kami melihat ada beberapa celah, maka kita dorong ke DPR. Tapi kan kita tahu dpr ini keputusan politik di sana keputusan politik itu bisa tidak seperti yang kita harapkan,” ujar Euis di Jakarta, Sabtu (23/12/2017).

“Nah kemudian gak tau ya harusnya ada inisiatif pemerintah. Sebagai warga kita boleh mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Perppu. Karena itu yang lebih cepat,” sambungnya.

Euis mengaku kecewa yang selalu berlawanan terhadap rencananya dalam memperjuangan keutuhan sebuah keluarga. “Jadi ketika kemudian berjuang untuk anak dan keluarga kita pemerintah itu berada pada posisi menolak. Itu yang kami pertanyakan,” katanya.

Pakar Ilmu Keluarga Institute Pertanian Bogor, Euis Sutisna pertanyakan sikap pemeritah yang terkesan mendukung LGBT. Foto: Ucok Al Ayubbi
Pakar Ilmu Keluarga Institute Pertanian Bogor, Euis Sutisna pertanyakan sikap pemeritah yang terkesan mendukung LGBT. Foto: Ucok Al Ayubbi

Menurut Euis sikap pemerintah menunjukan ketidakpahaman pemeritah terhadap permasalahan LGBT.

Baca Juga:  Bocor! PWI Pusat Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Diberikan Peringatan Keras

“Kalau khawatirnya adalah jika ada nikah siri ada yang menikah tampa surat nikah. Karena keterbatasa ekonomi. Kan bisa data dan diselesaikan. Jangan menafikan dan menegasikan, sesuatu yang mendasar itu yang kami inginkan. Berikan argumen yang seimbang dan data yang seimbang,” sambungnya.

Selain itu Pengajar IPB tersebut mengklaim bahwa pelaku tindakan LGBT dari tahun ketahun semakin mengalami peningkatan.

“Data secara nasional dari beberapa titik yang bisa dipercaya menunjukan tinggi. Saya mencontohkan misalnya satu kabupaten dari seperemoat wilayah bisa meningkat 1400 orang kita bisa tolerir ini. Kan 1400 kalo dilihat dari jumlah orang penduduk memang tidak seberapa. Tapi kalau memang itu penyimpangan masa kita tolerir. Kan itu tadi angkanya sudah tinggi sekali,” pungkasnya.

Reporter: Syaefuddin Al Ayubbi

Related Posts

1 of 5